Fokus Area

April 11, 2013

Focus Area

Dalam upaya mencapai visi di atas, maka PATTIRO menentukan area yang menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas desentralisasi di Indonesia.  Melalui focus area ini, ditentukanlah outcome yang menjadi target perubahan. Melalui outcome itu, maka terpetakan program-program strategis dari PATTIRO.

Fokus PATTIRO terdiri dari tiga area, yang merupakan komponen strategis dari pelaksanaan desentralisasi, yaitu perbaikan pelayanan publik (public service delivery improvement); reformasi kebijakan publik (public policy reform); dan refomasi pengelolaan anggaran publik (public finance management reform).  Berikut tabel focus area, outcome dan program strategis.

TABEL FOCUS AREA, OUTCOME DAN PROGRAM STRATEGIS

Focus Area

Outcomes

Strategic Programs

1. Public Service Delivery Improvement(Perbaikan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik ).

1A: Masyarakat di wilayah kerja mampu memonitor kinerja badan publik, termasuk peme rintah  dan mampu berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meningkatkan kapasitas masyarakat pengguna pelayanan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

1B: Badan publik, termasuk pemerintah, di wilayah kerja  mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

  • Mengembangkan model pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
  • Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki  kualitas layanan.

2. Public  Policy Reform (Reformasi Kebijakan Publik).

2A: Masyarakat di wilayah kerja terlibat aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraannya.

  • Meningkatkan kapasitas dan posisi tawar masyarakat yang potensial terkena dampak untuk terlibat dalam proses kebijakan.

2B: Pemerintah di wilayah kerja mampu merespons kebutuhan masyarakat melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan masyarakat.

  • Mengembangkan instrumen penyusunan kebijakan yang merespon kebutuhan masyarakat.
  • Mempengaruhi kebijakan nasional dalam konteks desentralisasi agar lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
  • Mendorong terbitnya kebijakan turunan untuk melengkapi operasionalisasi kebijakan desentralisasi.
  • Melakukan review terhadap kebijakan dan mengkoreksi kebijakan-kebijakan desentralisasi yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat.

3. Public Finance Management Reform(Reformasi Pengelolaan Anggaran Publik)

3A: Masyarakat di wilayah kerja mampu mengawasi belanja anggaran publik dan memberikan masukan untuk pengelolaan anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

  • Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pengembangan model dan simpul kelompok masyarakat penerima manfaat.

3B: Pemerintah di wilayah kerja mengalokasikan anggaran yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat

  • Mengembangkan instrumen pengelolaan sumber daya finansial dan monitoring anggaran publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
  • Mendorong pemerintah untuk mengge- rakkan sektor ekonomi produktif sebagai sumber pendapatan daerah yang baru.
FacebookTwitterGoogle+WhatsAppPrint

Comments on this entry are closed.