Memo Kebijakan: Mempertanyakan Obyektivitas Audit Invetigasi BPK atas Hambalang

November 15, 2013

Oleh: Alamsyah Saragih[1]

Latar Belakang

Pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Nasional (PLOPN) Hambalang yang belakangan menjadi masalah hukum, awalnya inisiatif Direktorat Jenderal Olahraga Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2003-2004. Saat itu memang ada kebutuhan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga dalam persiapan pembinaan atlet nasional bertaraf internasional.[2]

Berdasar pada kajian tahun 2004, ada lima pilihan lokasi yakni Karawang, Cariu, Bogor, Cibinong, Cikarang, dan Bukit Hambalang. Pembangunan sudah mendapat izin prinsip dari Bupati Bogor pada 19 Juli 2004, tentang penetapan lokasi untuk pembangunan gedung PLOPN di Hambalang seluas kurang lebih 30 hektar atas nama Dirjen Olahraga. Pembangunan ini lantas dialihkan menjadi kewenangan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga tahun 2007, dan ada perubahan nama dari PLOPN menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional (PPPPON).

Kasus ini banyak diperbincangkan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak terlibat, di antaranya para elite Partai Demokrat hingga jajaran pejabat di kementerian dalam persetujuan anggaran dan izin. Atas dasar permintaan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan pemeriksaan terhadap kasus Hambalang sejak 27 Februari 2012 lalu dengan tujuan menghitung kerugian dan melihat keterkaitan pihak yang memliki kewenangan, namun sayang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baru diserahkan 28 Agustus 2013 lalu. Salah satu hasilnya menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 463,6 miliar.

Keterbukaan Informasi dan Kontroversi LHP BPK

Publik patut terkejut dengan pernyataan Ketua BPK Hadi Purnomo bahwa LHP versi lengkap yang diserahkan ke DPR tidak dapat dibuka berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik. Hadi Purnomo menyatakan hasil audit investigasi tahap-II mengenai Hambalang termasuk klasifikasi informasi rahasia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.[3]

Pasal tersebut mengatur kewajiban Badan Publik untuk memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Adapun ketentuan yang relevan dijadikan dasar pengecualian mengenai hasil audit investigasi tersebut adalah Pasal 17 huruf a UU KIP, yakni Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon lnformasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.

Pernyataan ini menuai kritik dari masyarakat sipil, bahwa jika ada informasi yang dirahasiakan karena bersifat pro justicia seharusnya BPK menyampaikannya ke KPK dan bukannya ke DPR. Justru penyampaian ke legislatif semestinya dalam versi yang tidak memiliki akibat negatif dalam konteks pro justicia tadi, karena bagaimanapun juga, DPR merupakan bagian dari ruang publik.

Pengecualian seperti ini dalam rezim keterbukaan informasi dikenal sebagai pengecualian berbasis praduga (prejudice based). Tujuannya melindungi dugaan atas konsekuensi negatif akibat pemberian informasi kepada publik. Dalam kasus ini, dugaan yang dimaksud ialah terhambatnya proses penyelidikan dan penyidikan serta membahayakan keamanan saksi.[4]

Di beberapa negara seperti Inggris dan Kanada, informasi terkait laporan audit dinyatakan dikecualikan jika ada kekhawatiran diungkapnya informasi dapat memperjelas cara kerja auditor dalam memeriksa penyimpangan yang terjadi di badan publik.[5]

Suatu otoritas publik, termasuk DPR, sejatinya dapat meminta BPK melakukan audit investigatif. Dasar hukumnya UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu:

Pasal 13

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Pasal 14

(1)   Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.

Berbeda dari audit reguler yang bertujuan menghasilkan status laporan, audit investigatif, audit investigatif dihajatkan untuk menentukan dugaan kecurangan. Belakangan, masyarakat dikejutkan dengan adanya dua versi laporan hasil audit. Kopi laporan yang beredar di kalangan jurnalis berbeda dengan yang diterima oleh DPR. Ringkasan yang diterima para jurnalis menyebutkan beberapa inisial anggota DPR terlibat dalam pelanggaran prosedur pencairan anggaran. Mengacu pernyataan Ketua DPR, laporan yang disampaikan oleh BPK memang tidak menyebut nama legislator. BPK lantas diduga bermain-main dengan LHP tahap II ini (Kompas, 29 Agustus 2013).

Tampaknya publik akan terus bertanya-tanya apa sesungguhnya yang terjadi. Berbagai spekulasi jika dibiarkan akan menyebabkan kredibilitas BPK maupun DPR terus memburuk. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana menyelesai-kan kedua kontroversi publik di atas yang telah melahirkan dua pertanyaan besar. Pertanyaan pertama adalah:

  • Apakah sifat kerahasiaan dari dokumen tersebut masih berlaku apabila telah diserahkan secara lengkap ke DPR?
  • Apakah isu laporan ganda mengindikasikan telah terjadi reduksi obyektivitas laporan hasil audit investigasi tahap-II Hambalang?

 

Kerahasiaan di Ruang Publik

LHP BPK diserahkan kepada legislatif. Pada Pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang BPK telah pula diatur bahwa LHP diserahkan oleh BPK kepada legislatif melalui suatu tata cara yang diatur bersama. Laporan yang telah diserahkan tersebut terbuka untuk umum.

Pasal 7 ayat (5), UU BPK

Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemeriksaan oleh BPK terdiri dari tiga jenis: a) pemeriksaan keuangan, b) pemeriksaan kinerja dan c) pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan lembaga yang menghasilkan opini atas laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan kinerja pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas, yang menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Pada dua jenis pemeriksaan ini, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam kategori dua pemeriksaan tersebut, yang menghasilkan kesimpulan. Pemeriksaan ini biasanya ditujukan untuk menelusuri adanya fraud atau abuse dalam pengelolaan keuangan negara.

Pasal 14 UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK ’segera’ melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penyampaian laporan tersebut diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah. Hingga saat ini BPK telah mengupayakan kesepakatan bersama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Dalam Peraturan BPK No. 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pelaporan ke pihak berwenang dapat disertai dengan menutup informasi yang masuk dalam kualifikasi rahasia. Namun demikian, penghapusan atau pengaburan informasi tersebut harus disertai dengan menjelaskan alasan yuridisnya (lampiran IV paragraf 29-31). Penghapusan yang tidak disertai alasan yuridis adalah suatu penyesatan informasi.

Lampiran IV, VI, VIII, Peraturan BPK No. 01 tahun 2007

Pelaporan Informasi Rahasia

(Par. 29/33/21): … “Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut”.

(Par. 30/34/22): … Situasi lain yang berkaitan dengan keamanan publik dapat  juga mengakibatkan informasi tersebut dilarang untuk diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan… Apabila memungkinkan, BPK dapat berkonsultasi dengan konsultan hukum  mengenai ketentuan permintaan atau keadaan yang menyebabkan tidak  diungkapkannya informasi tertentu dalam laporan hasil pemeriksaan.

Dengan demikian LHP BPK tetap harus memuat penjelasan atas alasan peng-hilangan (pengaburan) informasi ketika informasi tersebut masuk kategori rahasia berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Informasi rahasia tersebut memang tetap tersedia pada Kertas Kerja Pemeriksa (KKP) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LHP BPK. 15. KKP dirahasiakan karena jika dibuka dapat mengungkapn tata cara dan metode yang dilakukan oleh pemeriksa sehingga akan mengganggu penerapan di masa mendatang. Penyaksian KKP dalam tempo dan tingkat perekaman tertentu memiliki nilai intrinsik pengungkapan teknis dan metode audit, sehingga sebagai dokumen layak untuk dirahasiakan.

Pemanfaatan dokumen KKP untuk tujuan lain, misalnya untuk tujuan penegakan hukum, akan mengikuti ketetuan yang mengaturnya. Sebagai contoh, untuk tindak lanjut dalam penegakan hukum yang diperlukan bukan lagi informasi, melainkan dokumen berupa kertas kerja sebagai bukti. Skema yang diterapkan juga menjadi skema penyitaan bukti tindak pidana berupa dokumen negara bersifat rahasia. Tata cara untuk ini mengikuti KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dimana penyitaan memerlukan  persetujuan pengadilan.

Hal ini juga sempat diungkapkan oleh Ketua BPK:

“Hanya KPK (yang) bisa meminta 30 nama sudah diperiksa BPK. Tetapi dengan syarat harus melalui persetujuan pengadilan negeri. Kami pasti akan memberikan.”

Jika permintaan datang dari lembaga penegakan hukum yang bukan sebagai upaya menyita bukti, maka permintaan salinan KKP tidak memerlukan izin pengadilan. Misleading terhadap hal ini terjadi karena preseden kasus Bank Century. DPR memerlukan KKP dan harus meminta persetujuan pengadilan terlebih dahulu. Bagaimanapun, DPR bukanlah lembaga penegak hukum yang berwenang untuk menyota dokumen asli sebagai bukti legal. Mendapatkan salinan yang teregistrasi sebetulnya sudah cukup bagi kepentingan tersebut.

Kendati Peraturan BPK tentang pelaporan hasil pemeriksaan keuangan negara ini diterbitkan sebelum UU KIP disahkan, pencantuman alasan yuridis dan pertimbangan atas kepentingan publik telah dimasukkan ke dalamnya. Ini juga diatur oleh UU KIP. Pengaburan atau penghitaman suatu informasi yang dikecualikan merupakan tindakan yang diperkenankan berdasarkan UU KIP. Undang-undang ini juga mensyaratkan pengaburan informasi rahasia disertai dengan penjelasan mengenai alasan pengecualian atau dasar hukum pengecualiannya.

Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP

dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

Pasal 2 ayat (4) UU KIP

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Tidak ada penjelasan eksplisit dari Ketua BPK bahwa 15 nama anggota DPR adalah informasi yang masuk dalam kategori rahasia, sehingga secara sengaja ditutup. Terakhir, pimpinan DPR malah mengatakan laporan yang disampaikan oleh BPK tidak memuat nama tersebut. Tidak jelas juga apakah tidak ada keterlibatan 15 orang anggota DPR di Komisi 10 di dalam draf laporan, atau sudah ada revisi.

Berbeda dengan laporan untuk DPR, laporan ke KPK harus disampaikan secara lengkap tanpa pengaburan informasi karena bertujuan untuk penegakan hukum. Dalam hal ini, BPK telah menandatangani kesepakatan bersama untuk tata cara penyampaian laporan terkait dengan indikasi pidana. Lebih jauh dari itu, untuk penegakan hukum KPK bahkan masih bisa mengkases informasi hingga ke tingkat kertas kerja pemeriksa jika diperlukan.

Kerahasiaan suatu informasi yang dikecualikan tidak lagi relevan jika telah berada di ruang publik. Sebagai contoh, aset 10 debitur terbesar peserta program kredit bagi UKM di bank BUMN adalah dikecualikan. Salah satu alasannya, kondisi finansial seseorang merupakan informasi privat yang tak boleh diungkap ke publik. Hal ini juga diatur oleh UU KIP. Namun ketika bank BUMN tersebut telah pula mengumumkan besaran aset kesepuluh debitur UKM tersebut dalam suatu acara pemberian penghargaan yang diliput media, pengecualian tersebut sudah tidak relevan karena informasi telah berada di ruang publik.

Kembali ke laporan audit investigasi BPK, jika laporan tersebut hanya diserahkan kepada KPK maka argumen kerahasiaan berdasarkan UU KIP memiliki relevansi yang kuat. Proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK dapat terganggu jika dokumen tersebut beredar di publik. Namun memberikan laporan tersebut secara lengkap kepada DPR, terlepas dari DPR yang meminta BPK untuk melakukan audit investigasi, relevansi kerahasiaan berdasarkan praduga tersebut patut dipertanyakan.

DPR adalah lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan dalam rangka akuntabilitas politik. Menyerahkan laporan secara lengkap ke DPR akan menyebabkan tujuan kerahasiaan substansial dari suatu laporan audit investigasi kehilangan maknanya pada lembaga semacam ini. Tugas DPR memang bukan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan (pro justicia), meskipun DPR dapat merekomendasikan tindak lanjut penyidikan ke lembaga yang berwenang melakukannya.

DPR merupakan ruang publik, sehingga penyampaian laporan hasil audit investigasi membutuhkan prasyarat teknis dan substansial tertentu agar tidak mengganggu kepastian hukum. Apa lagi jika laporan memuat indikasi keterlibatan anggota DPR. Laporan audit investigasi berbeda dengan laporan audit reguler yang telah diatur oleh Undang-Undang untuk diserahkan ke DPR. Penyerahan Laporan Audit investigasi ke pihak berwenang, dalam hal ini DPR, memerlukan prasyarat tertentu baik dalam prosedur maupun batasan substansi mengingat sifatnya yang pro justicia.

Bagaimanapun laporan audit investigasi tahap II Hambalang sudah terlanjur disampaikan secara lengkap ke DPR. Maka peristiwa ini telah menggeser status informasi yang dikecualikan tersebut menjadi informasi yang berada di ruang publik. Kerahasiaannya telah menjadi semu. Kegamangan akan efektifitas kerahasiaan ini terlihat ketika Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan agar Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) tidak melakukan analisa terhadap Laporan Audit Investigasi ini. Opini yang meluas di publik telah pula menyebabkan Ketua BPK menegaskan bahwa ia akan menyampaikan informasi apa adanya jika status dokumen tersebut bukan lagi rahasia. Di salah satu media Online Ketua BPK menyatakan sebagai berikut:

’Tolong nanti kalau rahasianya dibuka, saya buka semua. Tapi karena rahasianya belum dibuka dan diatur UU, saya tidak bisa buka’ (merdeka.com, Kamis 29/8).

Membiarkan laporan tersebut tersandera di Pimpinan DPR akan membuat status kerahasiaan menjadi semu. Membiarkan status informasi tersebut sebagai suatu ’kerahasiaan semu’ adalah suatu kekliruan mendasar dan bertentangan dengan tujuan kerahasiaan tersebut. Inilah yang disebut oleh Aftergood sebagai bad secrecy yang didasarkan atas suatu kepentingan politik. Lebih baik jika laporan hasil audit investigasi tahap-II BPK mengenai Hambalang yang sudah terlanjur ada di ruang publik (DPR) ini dibuka ke masyarakat agar tidak menjadi alat tawar-menawar elit berkuasa dan tindak lanjut penyidikan dapat diawasi oleh publik luas.

 

Apakah Telah Terjadi Reduksi Obyektifitas LHP BPK?

Tampaknya alasan kerahasiaan KKP ini pula yang menyebabkan BAKN merekomendasikan untuk dilakukan investigasi terhadap bocornya informasi Kertas Kerja (KKP) yang memuat daftar 15 orang anggota DPR ke publik.

“Jadi mendorong komite etik BPK untuk menelusuri siapa pelaku pembocor data audit tahap II  BPK dalam kasus Hambalang,” (Ketua BAKN Sumarjati Arjoso, Hukum Online, 13 Sep 2013)

“Kertas kerja BPK itu sendiri sangat bersifat rahasia, dan itu jelas sangat-sangat melanggar undang-undang. Bila ditemukan pembocornya, harus di tindak. Sehingga hal seperti ini tidak terus terulang,” (Teguh Juwarno, vivanews, 13 Sep 2013)

Namun yang perlu juga dicermati adalah apakah pembocoran tersebut terkait dengan ketidakpuasan di internal BPK akibat adanya upaya untuk mereduksi obyektifitas LHP BPK? Jika demikian pembocor adalah whistle blower yang justru harus dilindungi.

Jika terjadi revisi atas draft laporan audit BPK, apakah revisi tersebut mereduksi atau justru memperkuat objektivitas dalam pemeriksaan? Bagaimanapun publik tidak akan dapat menyimpulkannya secara sepihak dengan informasi yang parsial pula. Jika ada dugaan bahwa revisi tersebut telah mereduksi obyektivitas pemeriksaan maka isu ini telah memasuki ranah pelanggaran kode etik di BPK. Peraturan BPK No. 1/2011 tentang Kode Etik BPK telah melarang Anggota BPK untuk berupaya mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta pada saat pemeriksaan, sehingga menjadi tidak obyektif (lihat Pasal 8 ayat (2) hurf h).

Pasal 8 ayat (2) Peraturan BPK No. 1/2011

Anggota BPK selaku Pejabat Negara dilarang:

h.   memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif.

Situasi di BPK memang mengundang banyak petanyaan belakangan ini seiring dengan meningkatnya suhu politik menjelang Pemilu 2014. Anggota BPK, Ali Masykur Musa, masuk dalam nominasi peserta Konvensi Partai Demokrat. Publik juga telah mengetahui bahwa kasus Hambalang ini telah menyeret sejumlah nama politisi dari partai Demokrat sebelumnya. Peraturan BPK tentang Kode Etik mengatur bahwa Anggota BPK dilarang terlibat politik praktis.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan BPK No. 1/2011

Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang:

  1. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis

Jika tidak ada kejelasan, publik akan terus menduga-duga apa yang sesungguhnya terjadi. Hal ini akan mengancam kredibilitas BPK di mata publik. Paling tidak ada dua pertanyaan: pertama, mengapa penghilangan 15 nama anggota DPR dari laporan lengkap audit investigasi hambalang oleh BPK tidak disertai dengan penjelasan alasan yuridisnya? Kedua, jika pemnyerahan LHP BPK ke KPK untuk skema pro justicia, mengapa laporan lengkap yang diberikan ke DPR dan KPK sama? Bukankah penghilangan 15 nama anggota DPR pada laporan lengkap menjadi tidak relevan bagi KPK yang memang bertugas untuk menindaklanjuti temuan dengan skema penegakan hukum? Menyisakan daftar 15 nama anggota DPR di dalam kertas kerja akan menyebabkan KPK harus meminta persetujuan pengadilan terlebih dahulu jika ingin mengambil informasi dari kertas kerja melalui skema penyitaan bukti. Langkah BPK ini akan mengesankan adanya upaya memperlambat proses penegakan hukum.

 

Rekomendasi: Menyelesaikan Kontroversi Publik

Paling tidak ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaiakan kontroversi di publik agar tidak mengarah pada dampak yang kontra produktif berupa ketidak-percayaan (distrust) kepada dua lembaga negara utama yang tertera di konstitusi ini. Pertama, terkait status informasi laporan audit investigasi tahap-II Hambalang oleh BPK dan kedua, memastikan apakah telah terjadi reduksi obyektivitas laporan audit audit investigasi tahap-II Hambalang oleh BPK.

Dokumen ‘laporan lengkap’ investigasi tahap-II yang sudah terlanjur diserahkan ke DPR oleh BPK ke publik luas adalah informasi terbuka. Meski pada awalnya memuat beberapa informasi yang mungkin dikecualikan, maka informasi berupa ‘LHP BPK versi lengkap’ yang telah terlajur diserahkan ke DPR dengan adalah informasi yang terbuka. Publik dapat mengajukan permintaan informasi ke BPK sesuai UU KIP. Biarlah penolakan BPK diuji di Komisi Informasi. Jika BPK tidak bermaksud melakukan delay, maka secepatnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di BPK melakukan pengujian atas konsekuensi. Penolakan disampaikan secara tertulis dan menghindari menggunakan mekanisme jatuh tempo (fiktif negatif). Komisi Informasi bahkan dapat melakukan uji kepentingan publik atas laporan tersebut. Jika Komisi Informasi memutus laporan tersebut adalah terbuka, dan BPK tidak keberatan, adalah sah secara hukum ketika BPK memberikan laporan tersebut ke pemohon informasi. Dalam hal ini BPK menjalankan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menggelar Sidang Majelis Kehormatan BPK. Untuk memastikan apakah telah terjadi reduksi terhadap obyektifitas isi laporan audit investigasi tahap-II Hambalang diperlukan suatu sidang Majelis Kehormatan BPK. Majelis Kehormatanlah yang akan melakukan penelusuran atas proses pelaporan. Majelis akan memutus apakah ketiadaan nama tersebut memang karena tidak ditemukan indikasi pidana atau karena terjadi reduksi terhadap obyektivitas hasil pemeriksaan. Jika hasil sidang Majelis Kehormatan BPK menyatakan tidak ditemukan pelanggaran kode etik berupa upaya mereduksi obyektivitas hasil pemeriksaan, maka publik harus mempercayai-nya. Jika BAKN bersungguh-sungguh atas telaahnya, maka rekomendasi seharusnya adalah meminta BPK untuk menggelar sidang majelis kehormatan untuk melihat apakah ada upaya untuk mereduksi obyektifitas dengan cara tidak memasukkan penjelasan yuridis tentang penghilangan informasi dugaan keterlibatan anggota DPR (meskipun dengan pengaburan nama) di LHP BPK versi lengkap yang diserahkan ke DPR dan KPK. Bukan justru meminta BPK melakukan investigasi terhadap pembocor Kertas Kerja. Pertanyaannya adalah, apakah pembocoran 15 nama yang bersumber dari KKP merupakan upaya pelaku internal BPK untuk mengungkapkan ke masyarakat bahwa telah terjadi upaya-upaya untuk mereduksi obyektifitas LHP BPK?


[1] Penulis adalah Senior Advisor di PATTIRO, pernah menjabat Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2009-2011

[2] Gonjang-ganjing kasus Hambalang dimulai pada 21 April 2011 sekitar pukul 19.00 WIB terjadi keriuhan di lantai tiga kantor Kemenpora, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Malam itu tim penyidik KPK menangkap tangan Sesmenpora Wafid Muharram sedang menerima suap dari PT Duta Graha Indah (PT DGI) rekanan Kemenpora sebesar Rp 3,2 miliar. Bersama Wafid juga ditangkap Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT DGI Muhammad El Idris. Inilah awal terungkapnya kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang, yang kemudian menyeret-nyeret sejumlah kader Partai Demokrat (PD), termasuk Angelina Sondakh yang ditetapkan menjadi tersangka.

[3] Pasal 7 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4] Pasal 17 UU KIP

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a.   Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1.   menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2.   mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3.   mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana¬rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4.   membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

5.   membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

[5] UK FOI Act, Section 33

(1)    This section applies to any public authority which has functions in relation to

a)   the audit of the accounts of other public authorities, or

b) the examination of the economy, efficiency and effectiveness with which other public authorities use their resources in discharging their functions.

(2)    Information held by a public authority to which this section applies is exempt information if its disclosure would, or would be likely to prejudice the exercise of any of the authority’s functions in relation to any of the matters referred to in subsection (1).

(3)    The duty to confirm or deny does not arise in relation to a public authority to which this section applies if, or to the extent that, compliance with section 1(1)(a) would, or would be likely to, prejudice the exercise any of the authority’s functions in relation to any matters referred to in subsection (1).

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppPrint

Comments on this entry are closed.