LEGACY SBY

Juni 12, 2014

Oleh: Iskandar Saharudin.

Untuk seorang pemimpin, terdapat sebuah legacy. Bagi Sun Tzu, legacy adalah tanda bukti eksistensi monumental dan kontribusi historis kepemimpinan. Legacy menjadi milestone perjalanan sebuah bangsa.

Di akhir dua periode pemerintahannya, Presiden SBY dihadapkan dengan pertanyaan ini. Apakah Presiden SBY memiliki legacy? Legacy macam apa yang diberikan kepada bangsanya?

Tak banyak orang tahu. Jika dicermati, SBY telah memberikan sebuah legacy yang cukup kuat. Terbilang fundamental. Jalur rel yang memadai bagi keberlanjutan reformasi. Legacy yang dapat menjadi kerangka kerja pemerintahan Presiden ke-7 hasil Pilpres Juni nanti. Legacy itu bernama: pemerintahan terbuka, atau transparansi pemerintahan.

Benarkah itu? Banyak orang meragukannya. Namun, setidaknya, tercatat ada tiga kebijakan nasional yang membenarkan hal itu.

Kebijakan pertama, penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebuah UU yang memberi obligasi bagi pemerintah, di semua tingkatan, untuk bersikap dan bertindak secara transparan. Semua badan publik negara wajib untuk mengangkat pejabat khusus yang mengelola dan memberi pelayanan informasi. Serta menegakkan prinsip utama UU tersebut : seluruh informasi bersifat terbuka, selain yang dikecualikan.

Kebijakan kedua, penetapan transparansi pendapatan negara, melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Kebijakan ini menetapkan semua aliran dana penerimaan negara/daerah yang berasal dari perusahaan migas dan tambang wajib dibuka. Dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas semua laporan aliran dana. Prinsipnya, publish what you pay (bagi perusahaan) dan publish what you receive (bagi pemerintah).

Dan terakhir, yang terbaru, kebijakan penetapan keanggotaan Indonesia pada Open Government Partnership (OGP). Dengan kebijakan ini, maka pemerintah telah bersedia untuk secara terus menerus berada dibawah pengawasan masyarakat. Seiring dengan penerapan standar tinggi bagi jalannya birokrasi publik. Salah satunya, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.

Sayangnya, ketiga kebijakan yang bakal menjadi legacy SBY itu tidak sepenuhnya dijalankan selama periode kedua kepresidenannya. Transparansi pemerintahan sebagai media efektif pencegahan korupsi tidak bekerja sesuai harapan. Ada keraguan dan kelambanan. Tidak jelas benar arah yang dituju.

Contohnya, pada kepemimpinan di prakarsa global, OGP. Meski tergolong 8 negara pemrakarsa, di New York, September 2011, Indonesia, hingga awal 2014, belum juga menetapkan kepesertaannya. Konsekuensinya: tidak ada alokasi anggaran untuk implementasi OGP di Indonesia.

Penetapan secara yuridis dan finansial baru dilakukan pada 26 Maret 2014. Satu bulan sebelum menjadi tuan rumah Konferensi OGP Wilayah Asia Pasifik, di Bali. Presiden membutuhkan waktu, kurang lebih, 2 tahun 7 bulan untuk mengambil keputusan.

Akibatnya, sungguh telak dan luar biasa. Dua menteri aktif, dua pimpinan teras partai politik, beberapa anggota DPR dan kepala daerah menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi.

Publik pun menghukumnya –sang Presiden dan partai politiknya. Pada Pemilu Legislatif bulan lalu, dukungan suara rakyat menukik tajam mencapai 10%. Separuh dari dukungan rakyat di Pemilu 2009.

Pelajaran berharga. Bangunan legacy kepresidenan jangan seperti menara gading. Bercitra keindahan. Berisi kekosongan. Rentan dinafikan dan tidak dihormati oleh penerus kepresidenan selanjutnya.

Seorang presiden adalah pemimpin bangsa. Dia harus mengatasi dan berada di atas kepentingan diri pribadi, partai politik, dan keluarganya. Kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dan diatas segalanya. Sehingga sudah seharusnya keraguan, kebimbangan, dan kelambanan tidak menjadi bagian dari sikap politik dan kebijakannya.

Di akhir periode kepresidenannya, yang tersisa kurang dari 4 bulan, SBY sudah semestinya menunjukkan sikap. Jangan perlakukan legacy-nya itu bak anak tiri.

Kebijaksanaan, keberanian, dan ketegasan sangat dibutuhkan. Bagi legacy-nya. Agar legacy itu optimal dan dijalankan. Sehingga diakui dan dihargai. Serta menjadi jalan dan tongkat estafet yang bernilai tinggi, yang wajib dilanjutkan dan diperkuat oleh Presiden baru nanti.

Penulis adalah Spesialis Kebijakan PATTIRO, dan Aktivis di Freedom Of Information Network Indonesia (FOINI).

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppPrint

{ 1 comment }

rental mobil Juni 18, 2014 pukul 11:22 am

saya sendiri memang banyak mengikuti tentang kepresidenan tp semenjak periode 2 gak lagi, sudah kurang respect, thanks dah share kang

Comments on this entry are closed.