Jejaring LSM Desak Segera Akuntabilitas Lembaga Survei

Juli 12, 2014

[Jakarta, 11 Juli 2014]. Hasil lembaga survei yang berbeda beserta klaim kemenangan calon presiden dan wakil presiden bisa mondorong konflik di masyarakat. Informasi cepat dan kontrol sebagai fungsi dari lembaga survei bisa dipenuhi dengan tuntutan akuntabilitas pendanaan dan metodologi lembaga survei di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Hal ini menjadi bahasan dalam konferensi pers “Buka Informasi Pelaksanaan Hitung Cepat!” di kantor Transparency International Indonesia, Jakarta (11/7).

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati menjelaskan, lembaga survei yang terdaftar resmi di Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pilpres memang diwajibkan transparan dan akuntabel. Peraturan KPU No. 23/2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu pada Pasal 22 menuliskan, syarat keterbukaan seperti metode penelitian ilmiah dan pendanaan.

“Pelanggaran etika survei akan diberi sanksi oleh KPU berupa teguran atau larangan melakukan survei pemilu. Atau jika masuk pidana, akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan perundang-undangan pemilu,” jelas Nisa.

Penetili Pusat Telaah Informasi Regional (Patiro), Ari Setiawan mengatakan, lembaga publik yang tak menerapkan keterbukaan informasi publik akan dihukum. Berdasar Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), hukumannya 1 tahun atau dengan 5 juta. “Hukumannya memang kecil. Tapi ini bisa dikaitkan dengan peraturan dan perundang-undangan lain semilah penipuan atau pidana lainnya,” kata Ari.

Aktivis Indonesia Parliamentary Center (IPC), Hanafi mengatakan, semakin cepat hasil pemilu bisa dipastikan oleh lembaga yang dipercaya, semakin bisa menenangkan masyarakat. “Jika KPU bisa membuat dewan etik untuk menilai lembaga survey selama 15 hari, itu terlalu lama. Maka KPU bisa memastikan lebih cepat hitung bertahap secara online dan dipublikasikan secara resmi dan bertahap,” ujar Hanafi.

Aktivis TII, Wawan Sujatmiko menginformasikan, jejaring LSM yang mendesak akuntabiltas dan transparansi lembaga survei ini juga berjejaring dengan LSM di daerah yang menangani pemantauan hasil pilpres. Polarisasi massa berdasar dua kubu capres-cawapres berkecenderungan pengabaian fakta dan kebenaran jika tak sesuai dengan paslon yang didukung. [Usep]

Sumber: RumahPemilu.org Sumber: RumahPemilu.org

 

Sumber: http://www.rumahpemilu.org/in/read/6641/Jejaring-LSM-Desak-Segera-Akuntabilitas-Lembaga-Survei

 

 

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppPrint

Comments on this entry are closed.