PATTIRO : Lembaga Survei Menyesatkan Bisa Dipidanakan

Juli 12, 2014

Metrotvnews.com, 11 Juli 2014, Jakarta: Pemilihan Umum Presiden 2014 menyisakan sekelumit masalah. Adanya perbedaan hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei membuat pusing masyarakat.

Sebagaimana diketahui, hasil hitung cepat sembilan lembaga survei memenangkan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kesembilan lembaga survei itu yakni Litbang Kompas, Radio Republik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), CSIS-Cyrus, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Poltracking Institute, dan Populi Center.

Sementara empat lembaga survei yang memenangkan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yakni Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Jaringan Survei Indonesia (JSI), Lembaga Survei Nasional (LSN) dan Indonesia Research Centre (IRC).

Peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Ari Setiawan mengatakan, polemik hasil hitung cepat ini harus segera diselesaikan, karena berpotensi memicu konflik horizontal. Pihaknya menuntut Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk menindak tegas lembaga survei yang menyesatkan masyarakat.

“Lembaga survei dan stasiun televisi yang terbukti menyesatkan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 55 bisa dipidanakan,” ujar Ari dalam konferensi pers Freedom of Information Network Indonesia (Foini) di Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Foini terdiri dari Pattiro, ICW, Seknas FITRA, Indonesian Budget Center, Perludem, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Transparency International Indonesia (TII), SOMASI, dan ICEl. Mereka mendesak penegak hukum menindak tegas lembaga survei dan stasiun televisi yang terbukti menyebarkan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan sesuai UU KIP dan PKPU.

“Bisa dijatuhi sanksi peringatan dan pelarangan. KPU juga punya wewenang membentuk dewan etik. KPU minta dari asosiasi lembaga survei, atau jajak pendapat,” kata peneliti Perludem, Khouirunnisa Agustyati.

Dikatakan Ari, untuk memastikan lembaga survei yang menyesatkan itu, Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) yang menaungi sebagian besar lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat agar segera mengaudit para anggotanya dan harus segera dipublikasi.

“Meski harus menunggu proses audit selama dua minggu, majelis etik Persepi dan majelis etik independen bisa menemukan lembaga survei yang menyesatkan itu,” katanya.

Mantan Direktur Eksekutif Indonesia Network Elections Survey (INES), Irwan Suhanto mengatakan, sebagian lembaga survei saat ini cenderung bermain di dua kaki. Lembaga survei cenderung mengeluarkan hasil survei yang berbeda kepada partai politik dan masyarakat. Ia menjelaskan, ada survei yang dibuat untuk intern, ada juga yang untuk propaganda.

“Di era ultra liberal saat ini, survei tidak lagi menjadi alat mengukur kekuatan politik, namun hanya menjadi propaganda kekuatan. Memompa popularitas dan elektabilitas. Tergantung dari kekuatan politik mana yang ingin muncul,” kata Irwan.

Menurutnya, partai politik memerlukan sebuah lembaga survei untuk melakukan penelitian. Hal itu dibutuhkan sebagai bahan evaluasi ke dalam dan publikasi propaganda ke masyarakat. Menurut Irwan, sulit menemukan lembaga survei yang kredibel. Ia menilai ada beberapa lembaga survei yang diyakininya kredibel dan independen, tetapi banyak lembaga survei yang bermain di dua kaki.

“Saya tidak ingin masuk ke persoalan metodologi. Dalam demokrasi yang liberal seperti sekarang, survei yang bermuatan propaganda itu keniscayaan, tapi jangan keterlaluan lah. Saya tidak katakan semua lembaga survei, masalahnya hasil survei itu sangat beri pengaruh ke mindset masyarakat,” paparnya.

Ia mencontohkan, sebelum hasil rekapitulasi nasional pemilu legislatif resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), LSI dan Litbang Kompas menaikkan keterpilihan Golkar dan Gerindra.

“Mereka (Golkar dan Gerindra) lalu bermanuver mencari koalisi. Lalu, mengapa saat ini hasil dari dua lembaga survei tersebut mereka tolak. Subjektivitasnya hanya untuk legitimasi kepentingan mereka saja,” tandasnya.(Jco)

Hasil Quick Count semua Lembaga Survei, di Pilpres, 9 Juli 2014.  Sumber Foto: Metronews.com Hasil Quick Count semua Lembaga Survei, di Pilpres, 9 Juli 2014.
Sumber Foto: Metronews.com

 

Sumber: http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/11/264519/lembaga-survei-menyesatkan-bisa-dipidanakan

 

 

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppPrint

{ 1 comment }

hoho Juli 12, 2014 pukul 4:45 pm

Obyektivitas pernyataan Pattiro sangat diragukan karena dimuat di media yang tidak netral

Comments on this entry are closed.