Penegak Hukum Harus Cepat Jika Lembaga Survei Terindikasi Pidana

Juli 12, 2014

[JAKARTA, 11 Juli 2014] Penegak hukum diharapkan dapat merespons cepat adanya hasil hitung cepat pada Pilpres 2014 yang saling bertentangan

ini dianggap penting untuk meredakan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.

“Kami berharap penegak hukum melakukan respon scepat. Jika hasil audit itu terlihat (indikasi pidana) lembaga hukum itu seharusnya melakukan penegakan hukum,” kata Ketua Divisi Pelayanan Publik Pattiro Banten, Ari Setiawan di Jakarta, Jumat (11/7).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi Publik atau Freedom of Information Network Indonesia (Foini) yang terdiri dari gabungan beberapa LSM antara lain  Pattiro, TII, Perludem, Fitra, IBC, dan PSHK meyakini, pemidanaan dapat diterapkan kepada lembaga survei dan stasiun TV yang memberikan informasi tidak akurat dan menyesatkan.

Dikatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lembaga survei merupakan badan publik yang harus tunduk terhadap ketentuan dalam UU KIP.

Salah satu ketentuan dalam UU tersebut adalah memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Ketentuan Pasal 55 UU KIP menyebutkan, lembaga survei dan stasiun televisi yang terbukti memberikan informasi menyesatkan dapat dipidana.

“Kami mendorong kepada penegak hukum, jika sudah ada hasil audit yang independen dan sudah jelas siapa yang kredibel atau tidak, penegak hukum harus cermat sebenarnya mereka yang harus mengkaji,” ujarnya.

Diketahui, terdapat delapan lembaga survei merilis hasil hitung cepat sementara yang hasilnya memenangkan pasangan nomor urut 2 yakni, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) yakni, Litbang Kompas, RRI, SMRC, CSIS-Cyrus, LSI, LPI, Poltracking Institute, dan Populi Center.

Sementara, terdapat empat lembaga survei yang dalam hitung cepatnya merilisi kemenangan bagi pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta. Keempat lembaga survei tersebut adalah Puskaptis, JSI, LSN, dan IRC.

Buntut dari perbedaan hasil tersebut kedua pasangan calon saling mendeklarasikan kemenangan yang membuat bingung masyarakat.

Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) yang menanungi LSI, Indikator Politik Indonesia, SMRC, Cyrus, Populi Center, JSI, dan Puskaptis telah mengeluarkan pernyataan bakal mengaudit lembaga-lembaga tersebut.

Sementara, KIP dan KPU belum bersikap atas lembaga-lembaga yang terdaftar di KPU untuk mengadakan hitung cepat. [E-11/L-8]

 

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/pemilu-2014/penegak-hukum-harus-cepat-jika-lembaga-survei-terindikasi-pidana/59564

 

 

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppPrint

Comments on this entry are closed.