PATTIRO: Pengaturan Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan DPRD Wajib Ditetapkan Pemerintah

Agustus 19, 2014

Jakarta, 19 Agustus 2014, Kompas – Kajian Lembaga Ketahanan Nasional, seperti diungkapkan Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji, menyimpulkan bahwa korupsi berpotensi sangat tinggi dalam menurunkan ketahanan nasional. “Lemhannas mengkaji, korupsi berpotensi menurunkan ketahanan nasional, tidak hanya di hilir, tetapi juga di hulu,” ujar Budi di sela pembukaan kegiatan pembekalan dan pemantapan anggota DPR gelombang ketiga, Senin (18/8) di Jakarta.

Terkait hal itu, Lemhannas menyertakan materi anti korupsi bagi pendidikan yang diikuti anggota DPR yang baru terpilih. Pasalnya, korupsi terjadi sejak di tingkat kebijakan. Menurut Budi, jika korupsi di hilir terkait pelanggaran hukum, korupsi di hulu menyangkut pembuatan kebijakan. Dengan kata lain, potensi korupsi tidak hanya melulu soal kontrak kerja atau tender, tetapi juga bisa muncul sejak di dalam pembuatan kebijakan. “Kebijakan politik seperti itu sangat berbahaya,” kata Budi. Oleh karena itu, lanjut Budi, Lemhannas menyusun materi anti korupsi dikaitkan dengan wawasan kebangsaan yang menjadi materi pokok. Misalnya, ada materi terkait proses pengadaan barang dan jasa.  Pemberi materi juga bisa berasal dari berbagai lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP). LKPP adalah lembaga pemerintah non-kementerian. Dari sudut pandang ketahanan nasional, lanjut Budi, persoalan korupsi  tak semata berhenti pada persoalan hukum. Korupsi juga mengancam ketahanan nasional, karena menyangkut berbagai unsur, seperti keamanan, sosial, budaya, ekonomi, dan geografi.

“Korupsi terjadi karena pengelolaan sumber daya yang serampangan. Ini yang kita diskusikan karena di Lemhannas  yang dilakukan adalah membuka pola pikir,” ujar Budi. Pembekalan anggota Dewan secara bersama dan lintas partai baru dilakukan pertama kali pada tahun 2014. Ada tiga gelombang. Pertama, diikuti anggota Dewan yang terpilih kembali (petahana), dan dua gelombang berikutnya bagi anggota Dewan yang baru terpilih untuk periode 2014 – 2019. Pada gelombang ketiga, dari 86 yang terdaftar, 62 orang yang datang. Anggota Dewan yang baru terpilih dari PDI-P, Adian Napitupulu, saat diminta menanggapi adanya anggota Dewan yang tersangkut kasus korupsi, mengatakan hal tersebut bergantung pada pribadi anggota Dewan itu sendiri. “Bagi saya, gaji anggota Dewan sekitar Rp 50 juta sudah cukup untuk hidup sehari-hari,” kata Adian.

Anggota Dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Cucun A Syamsurijal, mengatakan kasus korupsi yang menjerat beberapa anggota Dewan adalah problem komitmen pribadi. Bagi dia, anggota Dewan harus senantiasa mengingat amanah dan harapan rakyat yang diwakilinya. Kepasrahan Pemerintah RI terhadap fenomena maraknya korupsi anggota DPRD disesalkan Iskandar Saharudin, spesialis kebijakan pada Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO). Menurut Iskandar, pemerintah bahkan seolah lepas tangan terhadap situasi faktual tersebut. “Padahal, DPRD adalah salah satu unsur ‘eksekutif’ di daerah yang menjadi tanggung jawab Kemendagri dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan; yang disingkat korbinwas,” ujar Iskandar. Dia menyayangkan terjebaknya Kemendagri oleh paradigma lama dengan menilai pendampingan kepada pemerintah daerah cukup dilakukan melalui penerbitan berbagai regulasi yang bersifat teknis operasional. Tak pelak, seusai menyelenggarakan forum-forum bimbingan teknis di seluruh daerah, Kemendagri tidak mengikutinya dengan layanan pendampingan dan pengawasan reguler. Menurut Iskandar, pengaturan sistem mitigasi korupsi di lingkungan DPRD wajib ditetapkan pemerintah. Pengaturan masih memungkinkan mengingat pembahasan RUU Pemilu Kepala Daerah dan RUU Pemda sedang berlangsung. Peluang legislasi ini harus dimanfaatkan.

Pemuatan di Harian Kompas, Selasa 19 Agustus 2014 Pemuatan di Harian Kompas, Selasa 19 Agustus 2014
FacebookTwitterGoogle+WhatsAppPrint

Comments on this entry are closed.