Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Mitigasi Korupsi di Lingkungan DPRD Diabaikan KEMENDAGRI

Agustus 18, 2014

[Jakarta, 18 Agustus 2014] Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djoher­mansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil.

Untuk mencegah korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD, Djohermansyah menyatakan, tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah. “Yang bisa dilakukan hanya mengingatkan mereka agar tidak korupsi.”

“Pengawasan anggota DPRD ketika sudah menjabat banyak bergantung pada internal DPRD sendiri, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat terutama sangat penting,” demikian Dirjen Otoda Kemdagri[1].

Pernyataan Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, tersebut mengisyaratkan kepasrahan Pemerintah terhadap fenomena maraknya korupsi OLEH Anggota DPRD. Pernyataan itu mengindikasikan sikap, sekaligus kebijakan Pemerintah, untuk berlepas tangan terhadap situasi faktual tersebut. Padahal DPRD adalah salah satu unsur “eksekutif” di daerah yang menjadi tanggungjawab Kemendagri, dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan; yang disingkat Korbinwas.

Kemendagri terjebat oleh paradigma lamanya; menilai pendampingan kepada pemerintahan daerah cukup dilakukan melalui penerbitan berbagai regulasi yang bersifat teknis operasional. Seusai menyelenggarakan forum-forum Bimtek (Bimbingan Teknis) di seluruh daerah, Kemendagri tidak mengikutinya dengan pelayanan pendampingan dan pengawasan yang bersifat reguler.

Padahal pencegahan korupsi hanya dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan dua sisi; sisi regulasi teknis operasional dan sisi bantuan teknis dan pengawasan. Pola pencegahan  sesungguhnya telah dipraktekan oleh Kemendagri selama ini, terkait dengan pemeriksaan atas materi-materi muatan Peraturan Daerah[2]. Pola pencegahan semacam itu dapat pula dikembangkan dalam kerangka mitigasi korupsi.

Sistem mitigasi korupsi yang dimaksud oleh PATTIRO adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengantisipasi dan menutup kemungkinan terjadinya jenis-jenis tindakan extraordinary crime tersebut. Dan apabila terjadi, maka akan dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengoreksi sistem yang berlubang agar tidak terulang kembali tindakan korupsi tersebut di kemudian hari.

Oleh karena itu, kebutuhan terhadap adanya lingkungan kerja dan sistem kerja DPRD yang kondusif, yang mencegah dan menutup peluang terjadinya korupsi, sangat dibutuhkan. Sebuah pengaturan tentang sistem mitigasi korupsi di lingkungan DPRD wajib ditetapkan oleh Pemerintah. Pengaturan semacam itu sangat mungkin saat ini mengingat pembahasan Rancangan Undang-Undangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pemilukada) dan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) sedang berlangsung. Peluang legislasi ini harus dimanfaatkan.

Di samping itu, sesungguhnya ranah utama Pemerintah, terutama Kemendagri, adalah ranah eksekutif, dimana implementasi peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawabannya berada. Kemendagri tidak boleh merasa cukup pada penerbitan regulasi teknis operasional sebagai derivasi dari peraturan perundang-undangan. Fungsi-fungsi Kemendagri berupa koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (Korbinwas) semestinya ditempatkan dalam kerangka mitigasi korupsi. Tantangan kerja Kemendagri ada di bagian ini.

Beberapa hal penting yang mesti masuk ke dalam kerangka kerja dari sistem mitigasi korupsi di lingkungan DPRD, baik untuk ditempatkan sebagai materi muatan RUU Pemilukada dan RUU Pemda, maupun sebagai kerangka kerja operasional fungsi Korbinwas Kemendagri, adalah:

1. Penerimaan dan penentuan persyaratan pencalonan bagi Calon Anggota DPRD, atau Calon Legislatif Daerah, dilakukan secara terbuka dan ketat. Seperti:

(i). Setiap bakal calon wajib menyampaikan daftar riwayat hidup dan harta kekayaannya secara lengkap dan terbuka kepada KPUD;

(ii). Setiap bakal calon wajib memiliki NPWP dan menyampaikan laporan pembayaran pajaknya secara terbuka kepada KPUD;

(iii). Setiap bakal calon yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi ditolak untuk mengikuti pencalonan Pemilihan Umum Anggota DPRD;

(iv). Setiap bakal calon yang berasal dari kalangan pejabat publik dan pegawai negeri sipil eselon II ke atas yang menduduki posisi penting pemerintahan dilarang mengikuti pencalonan sebelum menempuh masa transisi satu tahun setelah tidak menjabat lagi.

(v). Setiap bakal calon wajib menyerahkan seluruh nomor rekening miliknya dan yang dipergunakannya kepada PPATK.

2. Memberikan kewenangan kepada KPUD untuk melakukan verifikasi atas setiap data yang disampaikan oleh para Bakal Calon Legislatif Daerah, dan memiliki kewenangan untuk memutuskan diskualifikasi, dan menolak pengajuan persyaratan pencalonan bagi Bakal Calon Legislatif Daerah yang diketahui tidak jujur dalam pengisian dan penyampaian data.

3. Setiap anggota DPRD yang telah memasuki akhir masa keanggotaannya, baik yang tidak terpilih maupun yang terpilih kembali dalam Pemilihan Umum Legislatif Daerah, wajib untuk menjalani proses audit kinerja yang diselenggarakan secara independen. Audit kinerja anggota DPRD tersebut menjadi tanggungjawab KPUD. Dan hasil audit kinerja anggota DPRD tersebut wajib disampaikan secara terbuka kepada konstituen dari anggota DPRD yang bersangkutan dan digolongkan sebagai Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan secara Berkala.

4. Merealisasikan isi Nota Kesepahaman yang telah disepakatinya dengan PPATK pada 30 Juli 2013.[3] Dengan Nota Kesepahaman tersebut, PPATK akan dapat menggunakan data yang diorganisir oleh Kemendagri sehingga dapat lebih cepat mendeteksi dugaan modus kejahatan. Data Kemendagri itu adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan KTP Elektronik.

5. Membentuk pusat clearing house di dalam Kementerian Dalam Negeri yang khusus untuk memberikan bantuan teknis, pendampingan, pengawasan, dan pelayanan informasi kepada unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk DPRD.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Iskandar Saharudin. Spesialis Kebijakan PATTIRO.

iskandar@pattiro.org | 0852 6045 0446.

T. 021-7591 5498 | F. 021-751 2503.


[1] Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, hal. 4.

[2] Pasal 145 ayat (1) hingga ayat (7), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

[3] http://www.aktual.co/hukum/202303dengan-data-kemendagri-ppatk-bisa-deteksi-modus-kejahatan

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppPrint

Comments on this entry are closed.