Rilis Media PATTIRO: OTT Klaten Harus Jadi Momentum Perbaikan BIrokrasi

Januari 9, 2017

Penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini dengan tujuh orang lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Klaten pada Jumat, 30 Desember 2016 lalu, harus menjadi momentum dalam membenahi reformasi birokrasi pemerintah, baik pusat atau daerah.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Telaah Informasi dan Regional (PATTIRO), Maya Rostanty, “Ini harus jadi momentum pembenahan birokrasi, bisa jadi bukan hanya Klaten tapi juga daerah lainnya. Dan itu menunjukan reformasi birokrasi di daerah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi-JK,” kata Maya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kata Maya, sebetulnya adalah langkah baik pemerintah dalam membentuk pemerintahan daerah yang ramping, efisien dan akuntabel.

“Niat dari PP tersebut sudah baik untuk mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN). Sayangnya, niat itu dibodoh-bodohi oleh praktik jual beli jabatan,”terang Maya.

Sebab itu Maya berharap, inisiatif Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengawasan Aparatur Sipil Negara, harus juga memasukkan mekanisme pergantian posisi jabatan, mutasi, ataupun promosi yang mengantisipasi dan memitigasi peluang dan praktik jual beli jabatan.

Selain memasukkan mekanisme tersebut, Maya juga berharap, Permendagri itu bisa rampung sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selesai.  Sebab, pasca pilkada ditenggarai akan banyak terjadi mutasi besar-besaran yang dikhawatirkan menimbulkan praktik jual beli jabatan secara massal di berbagai daerah.

Diharapkan, dengan hadirnya Permendagri yang mengatur pergantian jabatan, bukan hanya akan mencegah praktik jual beli jabatan pasca Pilkada, “Juga meminimalisir praktik buruk dalam promosi jabatan regular,” tandas Maya.

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppPrint

{ 1 comment }

Depi Agung Setiawan Januari 9, 2017 pukul 1:38 pm

Tuntutan pengisian pejabat publik dengan peraonil yang kompeten adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagaimana roda pemerintahan akan berjalan dengan baik manakala para personil Apararur Sipil Negara (ASN) yang bertindak sebagai implementator atas program pemerintah tidak mumpuni. Sebagai negara yang memeiliki posisi strategis di kawsan asia, maka konsekuensinya Indonesia harus terus berbenah diri dalam perbaikan keberadaan ASN. Kehadiran lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan salah satu angin segar bagi bangsa ini meskipun lingkup kerjanya masih belum dirasakan maksimal. Idealnya lembaga KASN kedepan bisa dikembangkan pula di tingkat provinsi dan kabupaten mengingat praktik dagang sapi jabatan saat ini berlangsung juga di tataran pemda bukan saja di tingkat pusat. Berbicara soal kompetensi seorang ASN sudah barang tentu tidak hanya berbicara soal skill semata (kognisi) semata, namun juga proses rekam jejak moralitasnya (apektif) pun harus menjadi indikator yang tak terpisahkan. Ini baru pada lingkup pejabat eksekutif saja, harapan masyarakat kedepannya bahwa penerapan seleksi kompetensi dalam proses rekrutmen para legislatif pun seyogianya harus dilakukan untuk mencetak para legislatif yang amanah, jujur dan profesional. Pun demikian, sangsi tegas bagi para pejabat publik yang mejadi makelar jabatan harus ditegakan, baik itu di lingkup eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sudah saatnya political will negara ini harus berlandaskan pada profesional dan kejujuran bukan mengedepankan dorongan kepentingan atas beberapa kelompok atau golongan. Logika sederhananya, dengan pengisian posisi atau kursi jabatan strategis oleh personil yang kompeten maka sudah barang tentunya akan berdampak kepada upaya perbaikan dalam hal public service sebagai output dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di negeri ini.

Terimakasih. Salam transparansi.

Depi Agung Setiawan (Facilitator for Community Development)
085759583503

Comments on this entry are closed.