Akuntabilitas Pelayanan Publik

Paska Penghapusan Kewenangan Putusan Sengketa Pilkada oleh MK

PATTIRO : Hakim MA untuk Sengketa Pilkada tidak boleh orang Parpol Awal pekan ini (Senin, 19/5) Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menghapus kewenangannya menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Dalam putusannya MK mengabulkan untuk seluruhnya uji materi (judicial review) pasal 236C undang-undang nomor 12 tahun 2008

Perbaikan dan Keabsahan Data Menjadi Kunci Utama

Pemerintah Harus Sosialisasikan Perbaikan Rancangan Program Raskin Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut penyelenggaran program beras murah untuk rakyat miskin (Raskin) bermasalah membuat pemerintah bergerak cepat merespons. Pemerintah berencana melakukan perbaikan rancangan penyaluran Raskin dalam 30 hari atau hingga akhir Mei 2014. Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menyampaikan perbaikan rancangan Raskin

HUT PATTIRO ke 15

PATTIRO : Pemerintah Harus Mengabdi Pada Masyarakat Akhir tahun 2012, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan ada 290 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (hukum). Awal November 2013 jumlah tersebut bertambah menjadi 309 orang dan hingga Januari 2014, Kemendagri mencatat 318 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus

Penyusunan Anggaran kurang Peduli pada Kebutuhan Masyarakat

PATTIRO : Perlu Integrasi Gender dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia Salah satu target MDGs 2015 (Millenium Development Goals) yang diperkirakan banyak kalangan untuk sulit dicapai adalah menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, mengungkapkan Angka Kematian Ibu (AKI) meroket dari 228 pada 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran

Dugaan Penyimpangan Dana Raskin

PATTIRO : Pemerintah Sebaiknya Hentikan Raskin untuk Sementara Seiring sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap potensi penyelewengan program bantuan sosial pemerintah, sinyalemen mengenai dugaan penyimpangan dalam distribusi beras murah untuk rakyat miskin (Raskin) juga mengemuka. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengakui program Raskin bermasalah karena sistem distribusinya tidak tepat sasaran. Hingga September 2013 data