Akuntabilitas Pelayanan Publik

Panduan Penerapan Citizen Report Card (CRC) bagi CSO

penerapan-CRC-law

Salah satu metode untuk merepresentasi suara’ warga masyarakat selaku penerima layanan publik adalah melalui Citizen Report Card (CRC). Report Card merupakan sebuah perangkat (tool) yang diharapkan mampu mengumpulkan penilaian pengguna layanan publik sekaligus mendesiminasikan informasi tersebut kembali kepada pengguna layanan dan pihak penyedia layanan. Layanan yang dinilai mencakup ketersediaan, akses, maupun kualitas pelayanan yang diterima.

Panduan Pelatihan Citizen Report Card bagi CSO

training-CRC-law

Program Penguatan CSO Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Dalam Rangka Pelayanan Publik yang Lebih Baik. CRC merupakan salah satu perangkat yang sederhana tetapi sangat berguna untuk meninjau kinerja pelayanan publik dengan melibatkan proses dialog antara Badan Publik sebagai penyedia layanan dan mayarakat sebagai penerima layanan. Dialog ini dapat menghasilkan umpan balik dan rekomendasi bagi badan publik

Penelitian Penilaian Warga Terhadap Layanan Puskesmas Di Kabupaten Jeneponto

puskesmas-law

Survey dilakukan dengan pengumpulan data melalui kuesioner dengan mengambil populasi pada jumlah kunjungan pasien di 18 puskesmas pada tahun 2012. Penyusunan kuesioner diambil dari Piagam Warga (citizen charter) yang telah disepakati oleh 18 Puskesmas di Kab.Jeneponto. Penilaian Warga terhadap layanan publik menjadi satu kesatuan dalam proses keterlibatan warga dalam mendorong peningkatan pelayanan publik sesuai dengan

Sosialisasi yang Masif dan Sistematis masih dibutuhkan Pemerintah Harus Lakukan Audit Sosial terhadap Program JKN

Di awal tahun 2014, bertepatan dengan perayaan tahun baru, rakyat Indonesia mendapat hadiah dari pemerintah yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Dengan adanya JKN sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), secara bertahap, diharapkan seluruh penduduk Indonesia bisa memperoleh perlindungan sosial yang menjamin, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dalam hal ini kebutuhan

Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik PATTIRO : Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai saat ini terjadi beberapa peristiwa yang bisa dikatakan sebagai upaya sistemik untuk mengeliminasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Badan Publik yang mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Peristiwa pertama adalah pengajuan Judicial Review