Berita & Peristiwa

Rehabilitasi Lahan Kritis Sulit Tercapai Tuntas

DiskusiPublikRehabiltasHutan

JAKARTA, KOMPAS – Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Indonesia sulit mengejar luas tutupan pohon pada lokasi yang akan direhabilitasi itu. Meski tahun ini anggaran rehabilitasi hutan dan lahan ditingkatkan hingga 325 persen untuk mengerjakan target 205,78 ribu hektar, butuh waktu hampir 70 tahun untuk mengerjakan seluruh lahan kritis seluas 14 juta hektar. Pelibatan

Soft Launching Media Center Komisi ASN

KSNPATTIRO1-670x447

Jakarta-Selasa, 16 April 2019. Bertempat di Kantor Komisi ASN yang beralamat di SME Tower lt. 14, Jl. Jend. Gatot Subroto Komisi ASN menggelar tiga acara secara bersamaan yaitu, Peresmian Media Center Komisi ASN, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi ASN dengan PATTIRO mengenai Pemantauan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, serta Netralitas ASN, dan Konferensi Pers terkait

Usulan Pattiro untuk Cegah Pelanggaran Netralitas ASN di Medsos

MediaCenterKASN

tirto.id – Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menemukan 67 kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa kampanye Pemilu 2019. Sebanyak 51 kasus di antaranya terjadi di media sosial (medsos). Pelanggaran netralitas ASN di Medsos itu bisa berupa unggahan gambar atau foto hingga memberi respons dan komentar terkait dengan kampanye peserta pemilu. Koordinator

Mendorong Kemandirian Orang Asli Papua (OAP): Usulan Prioritas Pembangunan Papua dalam RPJMN 2020 – 2024

20190515MendorongPapauMandiri

Jakarta, 15  April 2019 Perhatian Pemerintah Pusat terhadap wilayah Papua empat tahun terakhir ditunjukkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang cukup masif. Diakui bahwa pembangunan ini telah berhasil membuka isolasi warga dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun demikian, konektivitas tersebut ternyata belum secara optimal dimanfaatkan oleh orang asli Papua sebagai sarana untuk mengembangkan ekonomi dalam rangka

Dorong Partisipasi Publik dalam Pemantauan Netralitas ASN selama Pemilu, PATTIRO Latih Masyarakat Sipil.

2019-03-24 at 08.09.29

Jakarta, 28 Maret 2019. Netralitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Netralitas ASN tidak hanya berhubungan dengan kegiatan politik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pembuatan kebijakan dan manajemen ASN. Ketidaknetralan ASN