Berita & Peristiwa

Cari Solusi Atasi Masalah Desa Adat di Indonesia, PATTIRO Selenggarakan Diskusi dengan Para Ahli

DSC_1175

Oleh: Karina Sari* Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan sebuah pertemuan dengan para ahli untuk membahas hasil temuan PATTIRO mengenai masalah desa adat dan mencari solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, pada Selasa, 6 September 2016, di Jakarta.  Hadir pada pertemuan itu tim peneliti desa PATTIRO dan beberapa pakar desa adat seperti Guru Besar Ilmu

Komunitas Difabel Lombok Barat Semakin Berdaya

PATTIRO-dan-Teman-Teman-Difabel-Di-Kecamatan-Labuapi-300x227

Oleh Riska Hasan Amelia* Organisasi difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak bisa diremehkan. Pergerakan yang dilakukan oleh Kelompok Difabel Lingsar Bergerak (KDLB) dan Pusat Pengembangan Potensi Difabel (P3D) Labuapi di Lombok Barat tidak berhenti pada pengorganisasian di simpul kecamatan. Bahkan pada bulan Maret dan Juni 2016, kedua organisasi itu telah berhasil

Wa’ Agu, Perempuan di Balik Perubahan Desa Botto Mallangga

Wa' Agu

Cerita dari Lapangan oleh Sadaruddin* Botto Mallangga adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Boto Mallangga memiliki luas sekitar 23.75 km2. Desa ini dihuni oleh sekitar empat ratus kepala rumah tangga yang tersebar di enam dusun yaitu Dusun Mallangga, Dusun Cakke, Dusun Kadeppe, Dusun Salusawah, Dusun Sarassang, dan

Pengumuman: Libur Idul Fitri

new-piktochart (5)

Dalam rangka libur Idul Fitri, kantor PATTIRO‬ akan tutup mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Juli 2016. Jika anda membutuhkan bantuan, silahkan kirimkan pesan ke alamat email info@pattiro.org. Kami akan membalasnya pada 11 Juli 2016. Selamat Idul Fitri. Semoga liburan anda menyenangkan.

PATTIRO Luncurkan Portal Kedesa.ID

DSC_1120

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola dirinya sendiri dan menjalankan pembangunan sesuai dengan kebutuhan warganya. Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pemerintah harus memberi kesempatan kepada desa untuk menjadi lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya, tanpa ada intervensi berlebih baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pengalaman masa lalu