Berita & Peristiwa

Bazar Buku PATTIRO

Merespon banyaknya permintaan buku yang masuk, sepanjang bulan November 2015 ini, PATTIRO akan membagikan ratusan buku yang telah dihasilkan secara cuma-cuma kepada siapa pun yang berminat. Bagi anda yang ingin memiliki buku-buku tersebut, anda bisa langsung datang ke Kantor PATTIRO di Jalan Mawar, Komplek Kejaksaan Agung Blok G 35, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jika anda tidak memiliki

Kaki Kanan untuk Makan, Kaki Kiri untuk Mencuci

RUMAH barak bercat putih dengan teras kecil di bagian depan tampak bia­sanya saja, halamannya bersih sama dengan dua rumah barak di sebelahnya. Sekilas memang tak ada yang berbeda dengan penghuni rumah lainnya. Namun siapa sangka, dibalik bersihnya rumah itu, ditinggali seorang wanita dengan segala keterbatasan fisik. Untuk menemukan rumahnya tidak gampang, Koran ini sengaja mendatanginya untuk

Pemerintah Lupa dengan Kaum Disabilitas

IMG_20151102_122843-300x169

Aimas – Yayasan PATTIRO mengundang stakeholder, termasuk dari sektor kesehatan untuk mendiskusikan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak kaum disabilitas di Sorong. Puskesmas akan jadi target percontohan untuk kegiatan yang memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas tersebut. Yayasan PATTIRO mensurvei di 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Aimas, Mayamuk dan Mariat, hasilnya akan melihat tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dengan disabilitas.

Penawaran Terbuka untuk Pengembang Portal Desa Terpadu

Penawaran Terbuka Pengembang Portal Desa

Term of Reference Penawaran Terbuka Pengembang Portal Desa LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan jaminan kepada desa untuk secara leluasa menjalankan urusannya secara mandiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, tanpa ditentukan oleh pemerintah di atasnya. Kebijakan ini tentu saja menguntungkan, karena komunitas desa dapat menentukan sendiri program maupun kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang

Perkembangan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas

Oleh: Nurjanah* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak relevan untuk digunakan. Baik dalam konteks sosiologis, yuridis, maupun filosofis, peraturan ini harus segera direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengubah stigma dan perlakuan negatif masyarakat serta untuk menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, maka sejak