Berita & Peristiwa

PATTIRO: Pengaturan Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan DPRD Wajib Ditetapkan Pemerintah

Jakarta, 19 Agustus 2014, Kompas – Kajian Lembaga Ketahanan Nasional, seperti diungkapkan Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji, menyimpulkan bahwa korupsi berpotensi sangat tinggi dalam menurunkan ketahanan nasional. “Lemhannas mengkaji, korupsi berpotensi menurunkan ketahanan nasional, tidak hanya di hilir, tetapi juga di hulu,” ujar Budi di sela pembukaan kegiatan pembekalan dan pemantapan anggota DPR gelombang ketiga,

Pernyataan Sikap Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) No: 12.01/PS-KPRI/VII/2014

“Mendesak Peran Aktif KPU dalam Penghitungan Suara Pilpres 2014!” Salam Pergerakan, Munculnya klaim kemenangan dari masing-masing kubu calon Presiden, yang mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, tentunya telah membuat kebingungan di masyarakat. Klaim kemenangan masing-masing kubu calon Presiden ini didasarkan pada hasil penghitungan cepat (quick count) yang berbeda, yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survey. Hal ini menunjukkan

PATTIRO : Lembaga Survei Harus Berani Buka Sumber Dananya

JAKARTA, 11 Juli 2014, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Ari Setiawan mendesak, agar lembaga survei membuka sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan hitung cepat atau quick count saat Pilpres 2014 kemarin. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai mana lembaga survei yang memang bekerja karena bayaran pihak-pibak tertentu dan mana lembaga survei yang memang kredibel untuk

Jejaring LSM Desak Segera Akuntabilitas Lembaga Survei

[Jakarta, 11 Juli 2014]. Hasil lembaga survei yang berbeda beserta klaim kemenangan calon presiden dan wakil presiden bisa mondorong konflik di masyarakat. Informasi cepat dan kontrol sebagai fungsi dari lembaga survei bisa dipenuhi dengan tuntutan akuntabilitas pendanaan dan metodologi lembaga survei di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Hal ini menjadi bahasan dalam konferensi pers

Penegak Hukum Harus Cepat Jika Lembaga Survei Terindikasi Pidana

[JAKARTA, 11 Juli 2014] Penegak hukum diharapkan dapat merespons cepat adanya hasil hitung cepat pada Pilpres 2014 yang saling bertentangan ini dianggap penting untuk meredakan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat. “Kami berharap penegak hukum melakukan respon scepat. Jika hasil audit itu terlihat (indikasi pidana) lembaga hukum itu seharusnya melakukan penegakan hukum,” kata Ketua