Berita & Peristiwa

PATTIRO : Lembaga Survei Menyesatkan Bisa Dipidanakan

Metrotvnews.com, 11 Juli 2014, Jakarta: Pemilihan Umum Presiden 2014 menyisakan sekelumit masalah. Adanya perbedaan hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei membuat pusing masyarakat. Sebagaimana diketahui, hasil hitung cepat sembilan lembaga survei memenangkan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kesembilan lembaga survei itu yakni Litbang Kompas, Radio Republik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC),

KPU Didesak Bentuk Dewan Etik Untuk Periksa Lembaga Survei

JAKARTA, 11 Juli 2014, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Freedom Of Information Network Indonesia (FOINI), mendesak, agar Komisi Pemilihan Umum segera membentuk dewan etik yang bertugas memeriksa lembaga survei yang melakukan proses hitung cepat atau quick count. Hal tersebut perlu dilakukan setelah munculnya kekhawatiran pasca perbedaan hasil quick count atas hasil Pilpres

KPU Jangan “Cuci Tangan”, Tindak Lembaga Survei

[Jakarta, 11 Juli 2014] - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan tidak “cuci tangan” menyikapi adanya hasil hitung cepat yang saling bertentangan, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “KPU bisa membentuk Dewan Etik untuk lembaga survei sehingga diaudit oleh auditor publik yang independen dan mengumumkan hasilnya. Jika tidak dilakukan KPU harus mencabut sertifikatnya,” kata peneliti Perkumpulan untuk

Jika Berbohong, Lembaga Survei Bisa Dipidana

JAKARTA, 11 Juli 2014, KOMPAS.com - Lembaga survei yang melakukan proses hitung cepat atau quick count harus menyampaikan informasi yang sebenarnya ke publik. Jika tidak, maka lembaga survei yang berbohong dapat dikenakan sanksi pidana. “Sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, lembaga survei yang menyebarkan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana,” kata Peneliti

Perludem: Kekhawatiran Masyarakat Kali Ini Berbeda

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, menilai, pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 berbeda dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 maupun pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Perbedaan tersebut terlihat dari potensi kericuhan yang mungkin terjadi sebagai dampak pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pada umumnya, Khoirunnisa mengatakan, kekhawatiran masyarakat dan penyelenggara pemilu timbul apabila kerusuhan terjadi akibat