Berita & Peristiwa

PATTIRO Luncurkan SMS Lontara untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil

IMG-20151005-WA0002-597x1024

Sejak tahun 2011 hingga 2013, angka kematian ibu di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011, angka kematian ibu di Kabupaten Jeneponto cukup rendah yaitu tak lebih dari 61 per seratus ribu kelahiran hidup. Namun, angka tersebut justru meroket tajam hampir tiga kali lipat menjadi 169 pada tahun 2012. Namun, berdasarkan data yang

Aktivis Difabel di Labuapi Mulai Menggeliat

PATTIRO-dan-Teman-Teman-Difabel-Di-Kecamatan-Labuapi-300x227

Dukungan yang PATTIRO berikan kepada sahabat difabel di Kabupaten Lombok Barat hingga Oktober, 2015 telah berjalan selama satu semester. Dalam jangka waktu ini, satu perubahan penting yang dapat disorot adalah terbentuknya komunitas aktivis difabel. Salah satunya adalah Pusat Pengembangan Potensi Disabilitas (PPPD) Kecamatan Labuapi yang mulai bergiat sejak 27 Juli 2015. Kerja sama dengan Puskesmas

Tekan Angka Kematian Ibu, PATTIRO Luncurkan SMS MatraSTAT

IMG-20151009-WA0016-225x300

Angka kematian ibu (AKI) Kabupaten Semarang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, angka kematian ibu pada tahun 2014 mencapai 144 per seratus ribu kelahiran hidup. Alih-alih menurun, rasio kematian ibu justru meningkat pada tahun 2015 menjadi 147 per seratus ribu kelahiran hidup. Ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan

PATTIRO Luncurkan Aplikasi SMS Gateway untuk Pusat Layanan Aduan Kesehatan

IMG_0704-300x225

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama PATTIRO Kota Surakarta dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta meluncurkan sebuah aplikasi berplatform SMS Gateway bernama SMS PANDAN (Pusat Layanan Aduan Kesehatan). Pelayanan lewat pesan singkat ini dibuat untuk mempermudah masyarakat Surakarta dalam menyampaikan aspirasi atau keluhannya terkait pelayanan kesehatan yang

Diskusi Multi Pihak Pengarusutamaan Difabel: Peran Pemerintah dan Masyarakat Belum Optimal untuk Wujudkan Inklusi Sosial

21-300x224

Meski Pemerintah Pusat telah mengesahkan Undang-Undang Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sejak tahun 2011 lalu, sampai saat ini, pengimplementasian peraturan ini masih jauh dari yang selama ini diharapkan. Seperti di Kabupaten Sorong, Papua Barat, masih banyak hak-hak difabel yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Masyarakat pun seringkali masih mengucilkan para difabel sehingga mereka terekslusi dari lingkungan sosialnya.