Berita & Peristiwa

Jejaring LSM Desak Segera Akuntabilitas Lembaga Survei

[Jakarta, 11 Juli 2014]. Hasil lembaga survei yang berbeda beserta klaim kemenangan calon presiden dan wakil presiden bisa mondorong konflik di masyarakat. Informasi cepat dan kontrol sebagai fungsi dari lembaga survei bisa dipenuhi dengan tuntutan akuntabilitas pendanaan dan metodologi lembaga survei di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Hal ini menjadi bahasan dalam konferensi pers

Penegak Hukum Harus Cepat Jika Lembaga Survei Terindikasi Pidana

[JAKARTA, 11 Juli 2014] Penegak hukum diharapkan dapat merespons cepat adanya hasil hitung cepat pada Pilpres 2014 yang saling bertentangan ini dianggap penting untuk meredakan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat. “Kami berharap penegak hukum melakukan respon scepat. Jika hasil audit itu terlihat (indikasi pidana) lembaga hukum itu seharusnya melakukan penegakan hukum,” kata Ketua

PATTIRO : Lembaga Survei Menyesatkan Bisa Dipidanakan

Metrotvnews.com, 11 Juli 2014, Jakarta: Pemilihan Umum Presiden 2014 menyisakan sekelumit masalah. Adanya perbedaan hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei membuat pusing masyarakat. Sebagaimana diketahui, hasil hitung cepat sembilan lembaga survei memenangkan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kesembilan lembaga survei itu yakni Litbang Kompas, Radio Republik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC),

KPU Didesak Bentuk Dewan Etik Untuk Periksa Lembaga Survei

JAKARTA, 11 Juli 2014, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Freedom Of Information Network Indonesia (FOINI), mendesak, agar Komisi Pemilihan Umum segera membentuk dewan etik yang bertugas memeriksa lembaga survei yang melakukan proses hitung cepat atau quick count. Hal tersebut perlu dilakukan setelah munculnya kekhawatiran pasca perbedaan hasil quick count atas hasil Pilpres

KPU Jangan “Cuci Tangan”, Tindak Lembaga Survei

[Jakarta, 11 Juli 2014] - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan tidak “cuci tangan” menyikapi adanya hasil hitung cepat yang saling bertentangan, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “KPU bisa membentuk Dewan Etik untuk lembaga survei sehingga diaudit oleh auditor publik yang independen dan mengumumkan hasilnya. Jika tidak dilakukan KPU harus mencabut sertifikatnya,” kata peneliti Perkumpulan untuk