Berita & Peristiwa

PATTIRO: Transparansi PEMDA Masih Rendah, Tantangan Bagi Pemerintah Baru

Evaluasi Implementasi Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah JAKARTA, 26 September 2014 – Untuk mengendalikan dan mengembangkan praktek-praktek etis dalam pemerintahan, menurut Steinberg & Austern (1999), sebuah negara harus memiliki beberapa hal berikut: (i). Pemerintahan terbuka; (ii). Laporan kekayaan pejabat negara; (iii). Undang-Undang dan peraturan tentang konflik kepentingan; (iv). Perlindungan saksi dan

Laporan Workshop Regional untuk Pemerintahan Terbuka Wilayah Tengah, Palangkaraya, 19-20 Agustus 2014: Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Keterbukaan dan Latar Belakang di Tiap Wilayah

Pemetaan Masalah dan Jejaring Persepsi Keterbukaan Implementasi keterbukaan di daerah sudah cukup banyak dengan berbagai isu khusus yang didorong oleh CSO (Civil Society Organisation / Organisasi Masyarakat Sipil) di masing-masing provinsi sejak disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan hambatan dan resistensi di tingkat provinsi/kabupaten/kota oleh pemerintah dan aktor-aktor setempat.

Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari rangkaian OGP Regional Workshop

Pada tanggal 21 Agustus 2014, perwakilan masyarakat sipil dari Jakarta dan Kalimantan Tengah mengadakan audiensi dengan Gubernur Kalimantan tengah yang diwakili oleh Asisten II SetDa PemProv Kalteng, Syahrin Daulat. Kelompok masyarakat sipil ini bertemu dengan Syahrin Daulat, yang membawahi bidang PPID. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan masyarakat sipil; Direktur Eksekutif JARI KalTeng, Mariyati; Peneliti dari SekNas

PATTIRO: Pengaturan Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan DPRD Wajib Ditetapkan Pemerintah

Jakarta, 19 Agustus 2014, Kompas – Kajian Lembaga Ketahanan Nasional, seperti diungkapkan Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji, menyimpulkan bahwa korupsi berpotensi sangat tinggi dalam menurunkan ketahanan nasional. “Lemhannas mengkaji, korupsi berpotensi menurunkan ketahanan nasional, tidak hanya di hilir, tetapi juga di hulu,” ujar Budi di sela pembukaan kegiatan pembekalan dan pemantapan anggota DPR gelombang ketiga,

Pernyataan Sikap Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) No: 12.01/PS-KPRI/VII/2014

“Mendesak Peran Aktif KPU dalam Penghitungan Suara Pilpres 2014!” Salam Pergerakan, Munculnya klaim kemenangan dari masing-masing kubu calon Presiden, yang mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, tentunya telah membuat kebingungan di masyarakat. Klaim kemenangan masing-masing kubu calon Presiden ini didasarkan pada hasil penghitungan cepat (quick count) yang berbeda, yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survey. Hal ini menunjukkan