Berita & Peristiwa

Info Rekrutmen Communication & Knowledge Management Officer

PATTIRO – PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (www.pattiro.org) adalah lembaga riset dan advokasi yang selama hampir 15 tahun bergerak di issue good governance baik ditingkat nasional maupun sub-nasional. PATTIRO melakukan riset, pemodelan, advokasi, asistensi teknis dan capacity building mengenai transparansi, akuntabilitas sosial,  pemberdayaan masyarakat, perbaikan pelayanan publik, pengelolaan keuangan publik, perencanaan dan penganggaran responsif gender

INFO REKRUTMEN

PATTIRO – PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (www.pattiro.org) adalah lembaga riset dan advokasi yang selama hampir 15 tahun bergerak di issue good governance baik ditingkat nasional maupun sub-nasional. PATTIRO melakukan riset, pemodelan, advokasi, asistensi teknis dan capacity building mengenai transparansi, akuntabilitas sosial,  pemberdayaan masyarakat, perbaikan pelayanan publik, pengelolaan keuangan publik, perencanaan dan penganggaran responsif gender

Berkat Akses Informasi, Dana Bantuan Siswa Miskin Gagal “Disunat”

dana-bantuan1

Berkat kesigapan warga melakukan akses informasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pembagian dana kepada siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP 4 Lingsar Desa Sigerongan Lombok Barat yang tidak semestinya dapat dihindarkan. Secara kronologis, Fasilitator Penguatan Masyarakat Program CATI-PATTIRO Lombok Barat Nurjanah menuturkan detil peristiwanya sebagai berikut. Pada awalnya warga mendengar kabar bahwa pihak

Sidang Ajudikasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi terkait dokumen audit Hambalang

Sidang Ajudikasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi terkait dokumen audit Hambalang antara PATTIRO dan BPK pada : Hari/Tanggal   : Kamis, 30 Januari 2014 Pukul                   : 13.00 hingga selesai Tempat               : Kantor Komisi Informasi Pusat, Gedung Indonesia Trading Company (ITC),

Pilkada dilakukan serentak mulai 2020, RUU Pilkada: Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung.

pilkada4

Pada awal pengajuan RUU Pilkada, pemerintah mengusulkan gubernur dipilih oleh DPRD provinsi, sedangkan bupati/wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Di tengah pembahasan, pemerintah mengubah usulan menjadi gubernur dipilih langsung, sedangkan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD kabupaten/kota. Namun, mayoritas fraksi di Panja RUU Pilkada tetap meminta kepala daerah dipilih langsung seperti yang terjadi saat ini. Akhirnya