Berita & Peristiwa

BPJS Minim Sosialisasi

bpjs-law

Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan dinilai masih minim dalam menyosialisaikan program jaminan kesehatan nasional kepada masyarakat. Padahal, sejak 1 Januari 2014, program jaminan kesehatan nasional sudah mulai diberlakukan. Penilaian tersebut disampaikan Koordinator Anggaran dan Gender Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Banten Panji Bahari Noor Romadhon, Selasa (1/10). “Kesiapan pemerintah maupun BPJS,

Sengketa Informasi Nyangkut, KI Janji Tangani Oktober

Menandai peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (International Right To Know Day), pada 28 September lalu organisai masyarakat sipil yang tergabung dalam JORMAS P3 NTT mengeluarkan data yang cukup mencengangkan. Sejumlah sengketa informasi yang telah hampir setahun didaftarkan ke Komisi Informasi Pusat (KIP) belum mendapatkan respons sama sekali. Sengketa didaftarkan karena beberapa dinas di lingkup

Publikasi APBD: Diiringi pesta rakyat, Ngada luncurkan 1.500 buku dan poster

ngada-law

Jarum pendek di menunjuk angka 11 siang, saat Bupati Ngada Marianus dengan sumringah menggunting pita sekaligus membuka kain selubung baliho seukuran 4×6 m di halaman SMP Negeri Boba. “Selain sebagai syukuran, ini juga momentum refleksi, saat yang tepat untuk melihat kembali ke belakang apa yang sudah diperbuat. Yang belum, menjadi catatan kritis, untuk melangkah ke depan,” ucapnya

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi NTB Resmi Diluncurkan

epublic2

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat diluncurkan, Selasa, 17 September 2013 di Hotel Santika Mataram. Officer Badan Publik program Community Access to Information NTB Ahmad Busyairi melaporkan, peluncuran beriringan dengan acara pelantikan Dr. TGH. Zainul Majdi dan H. Muhamad Amin,  SH.,M Si sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi

Audit BPK Terkait Hambalang tidak lndependen

ss2

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai tidak independen kala menyatakan hasil audit proyek Hambalang sebagai informasi rahasia. Pusat Telaah dan lnformasi Regional (Pattiro) menganggap sikap tertutup itu malah memunculkan opini publik bahwa BPK rentan diintervensi. “Apabila opini publik itu benar, BPK sesungguhnya sedang menabrak pagar pintu rumahnya sendiri,” kata Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo melalui