Berita & Peristiwa

PPID NTB Siap Terapkan e-Public

ppid ntb1

Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat siap menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Sistem aplikasi yang diberi nama e-Public tersebut memungkinkan terjadinya pengelolaan dan pelayanan informasi yang terintegrasi secara online di lingkup PPID. Sistem ini juga memungkinkan pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan secara online. Sistem

Di Keerom, Pemohon Informasi Bebas Biaya

keerom-12

Rabu, 31 Juli 2013, bertempat di ruang Rapat BK3, digelar event diskusi terbatas Revisi Draft Perbup Keerom tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Keerom. Proses finalisasi draft Perbup yang semula telah diperkenalkan pada 25 Juni 2013 kepada perwakilan SKPD Kunci: Pendididkan, Kesehatan, Bappeda, PU dan Diskubkominfo, dilanjutkan dengan penyesuaian pada 11 Juli 2013

Rosita Chandra Komala: Menularkan Semangat Kader Posyandu

ibu-2

Pekerjaan sebagai kader pos pelayanan terpadu yang menjadi ujung tombak program kesehatan di desa oleh sebagian orang dilakukan sebatas menjalankan kewajiban tugas semata. Dalam bekerja, mereka relatif bersikap pasif. Kondisi tersebut menyebabkan Program Makanan Tambahan untuk menekan gizi buruk pada anak berusia di bawah lima tahun yang ditangani para kader dapat dikatakan “jalan di tempat”.

PATTIRO Kawal PPID di Pemkab Bandung Barat Laksanakan UU KIP Sepenuhnya

bupati-bdg12

Angin segar keterbukaan informasi publik mulai menghembus di Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.336-Dishubkominfo/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Keputusan yang ditandatangani Bupati Abu Bakar pada 22 April 2013 tersebut menetapkan susunan

Warga Sigerongan Rencanakan Datangi Kantor Aset

Puluhan warga Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar pada hari Senin depan (22/7) akan mendatangai Kantor Aset Daerah Lombok Barat. Kedatangan warga ini sebagai buntut carut marutnya pengelolaan aset di desa bersangkutan. Kepala Dusun Bungpas Barat, Musabah mengatakan, tumpang tindih status lahan di desa itu cukup banyak. Ditaksir jumlahnya mencapai 20 hektar. Lahan-lahan ini selain berstatus sengketa,