Berita & Peristiwa

Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB Akan Layangkan Keberatan Ke Direktur PDAM

Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB akan melayangkan surat keberatan kepada Direktur PDAM setempat. Ini dilakukan karena permintaan informasi yang dilakukan sebelumnya tidak mendapatkan jawaban yang dikehendaki. Pada 15 Juli 2013 lalu warga yang diwakili Mutiah dan Desi Wirasanti mengajukan surat permohonan informasi berkaitan dengan program pemasangan gratis kepada pelanggan baru. Informasi yang diminta

PU Terburuk dalam Pelayanan Publik

tabel-pelayanan-publik-law

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) berada di urutan terburuk dari 18 kementerian yang disurvei Ombudsman dalam hal kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25/2009. Dari skala 1·1.000, Kementerian PU hanya mendapat skor 285. Selain Kementerian PU, menurut survei Ombudsman itu, ada empat kementerian lain yang juga diberi rapor merah, yakni Kemendikbud, Kemensos, Kemenakertrans, dan Kementan (lihat

Peluncuran Publikasi APBD di Flores Timur; terinspirasi dari Lebak, Bupati mau berkontribusi

APBD-Flores-law

(Larantuka) Pemerintah Kabupaten Flores Timur bekerja sama dengan Jaringan Masyarakat Sipil One To’u dan PATTIRO launching publikasi APBD Kabupaten 2013 dan diskusi publik pada Senin (22/7) pagi. Acara ini sebagai bagian dari dukungan AIPD terhadap advokasi masyarakat sipil untuk memperbaiki pengelolaan anggaran. Publikasi APBD Pemerintah Kabupaten Flores Timur ini menjadi peluncuran pertama di seluruh wilayah

Mendagri dan Gubernur Papua Ajukan Draft Revisi UU Otsus Papua

otsus-law

Jakarta – DPR mengadakan rapat pembahasan Otonomi Khusus (Otsus) Papua bersama Gubernur Papua dan Papua Barat beserta Kementerian terkait. Bahasan mengenai implementasi UU Otsus yang tak sesuai harapan mengemuka dalam rapat. “Pemerintah melalui Mendagri menyiapkan draft perubahan UU 21/2001 tentang Otsus Papua. Dan Gubernur Papua juga menyiapkan roadmap tandingan. Biarkan keduanya berjalan dengan baik dalam

Hasil Survei di 18 Kementerian: Pelayanan Publik masih Buruk

pelayanan-publik-law

Tidak jelasnya jangka waktu pelayanan berpotensi memicu pungutan liar. “Kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat.” PELAYANAN publik sejumlah kementerian Kabinet Indonesia Bersatu II terkait dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 masih memprihatinkan. Demikian hasil survei yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia baru-baru ini. Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana daiam rilis pers, kemarin, menyatakan