Berita & Peristiwa

Kelompok Warga Dampingan PATTIRO melakukan Aksi Permintaan Informasi kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan, Kabupaten Dompu, NTB

dompu-1a-kecil

Senin (07/6/2013) community center (CC) atau kelompok warga Kabupaten Dompu NTB mengajukan permohonan informasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Permohonan informasi ke Dinas Dikpora diajukan dengan mengatasnamakan Dodi Herdiana. Permohonan informasi yang disampaikan dengan surat bernomor 0124.eks.A.1.Dompu.VI.2013 itu untuk meminta data tentang daftar penerima beasiswa untuk

PATTIRO Adakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Pegunungan Bintang, Papua

cso-training-law

“Kegiatan ini sangat berguna bagi kami untuk dapat pencerahan apa itu perencanaan dan penganggaran daerah. Masyarakat harus berjuang bersama-sama untuk memperbaiki daerah. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang harus serius bekerja, jangan sampai hanya menerima gaji saja, tapi kerja di kantor tak pernah”, ujar Leony yang juga aktivis penanggulangan AIDS ini. Dalam rangka program Australia Indonesia Partnership

Pelatihan Advokasi Anggaran Di Kabupaten Merauke

cso-pelatihan-law

“Dalam pelatihan ini peserta diberikan materi dan pemahaman mengenai hak warga terhadap anggaran, dimana warga sebagai penyumbang pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi mereka memiliki hak untuk mendapatkan anggaran dan mengetahui kemana uang mereka dibelanjakan oleh pemerintah.”  Pada tanggal 29-31 Mei 2013, PATTIRO melalui program Dukungan Kepada CSO yang disupport oleh AIPD menyelenggarakan Pelatihan Advokasi

Kantor Komisi Informasi Pusat Disegel!

kip2

Koalisi Freedom of Information Network Indonesia melakukan penyegelan di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Penyegelan yang dilakukan pada Rabu (5/6/2013) ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Presiden yang lamban memproses seleksi anggota komisioner KIP untuk periode 2013-2017. Pasalnya, masa jabatan komisioner KIP periode 2009-2013 sudah habis per 2 Juni lalu. “Kami

Strategi Provinsi NTB Menuju Peringkat Satu Keterbukaan Informasi Publik Nasional

ntb2

Mudahkan Pelayanan Informasi kepada Masyarakat. Sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat, badan publik didorong untuk menyusun daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai dan dekelolanya. Oleh karena itu, Pemprov NTB didukung Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (APID) melalui Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)