Berita & Peristiwa

Layanan IT PPID Siap Launching

launching-e-public

Provinis NTB sebentar lagi akan selangkah lebih maju dari sisi pelayanan informasi. Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menyiapkan perangkat lunak atau aplikasi layanan informasi berbasis IT bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemprov. Aplikasi sangat mempermudah masyarakat mengakses informasi dari pemerintah. Aplikasi layanan informasi yang dinamakan e-Publik Informasi System itu kemarin mulai disosialisasikan

Wabup Bima, H. Syafrudin Kukuhkan PPID Kabupaten Bima

bima-13

Kabupaten Bima memasuki tahapan penting implementasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan dikukuhkannya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ( PPID) Kabupaten Bima oleh Wakil Bupati Drs. H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd Selasa (27/8)  di Aula kantor Bupati Bima. Kegiatan yang dirangkaikan dengan semiloka pelayanan informasi publik ini turut  dihadiri para

PPID NTB Siap Terapkan e-Public

ppid ntb1

Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat siap menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Sistem aplikasi yang diberi nama e-Public tersebut memungkinkan terjadinya pengelolaan dan pelayanan informasi yang terintegrasi secara online di lingkup PPID. Sistem ini juga memungkinkan pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan secara online. Sistem

Di Keerom, Pemohon Informasi Bebas Biaya

keerom-12

Rabu, 31 Juli 2013, bertempat di ruang Rapat BK3, digelar event diskusi terbatas Revisi Draft Perbup Keerom tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Keerom. Proses finalisasi draft Perbup yang semula telah diperkenalkan pada 25 Juni 2013 kepada perwakilan SKPD Kunci: Pendididkan, Kesehatan, Bappeda, PU dan Diskubkominfo, dilanjutkan dengan penyesuaian pada 11 Juli 2013

Rosita Chandra Komala: Menularkan Semangat Kader Posyandu

ibu-2

Pekerjaan sebagai kader pos pelayanan terpadu yang menjadi ujung tombak program kesehatan di desa oleh sebagian orang dilakukan sebatas menjalankan kewajiban tugas semata. Dalam bekerja, mereka relatif bersikap pasif. Kondisi tersebut menyebabkan Program Makanan Tambahan untuk menekan gizi buruk pada anak berusia di bawah lima tahun yang ditangani para kader dapat dikatakan “jalan di tempat”.