Berita & Peristiwa

Mendagri dan Gubernur Papua Ajukan Draft Revisi UU Otsus Papua

otsus-law

Jakarta – DPR mengadakan rapat pembahasan Otonomi Khusus (Otsus) Papua bersama Gubernur Papua dan Papua Barat beserta Kementerian terkait. Bahasan mengenai implementasi UU Otsus yang tak sesuai harapan mengemuka dalam rapat. “Pemerintah melalui Mendagri menyiapkan draft perubahan UU 21/2001 tentang Otsus Papua. Dan Gubernur Papua juga menyiapkan roadmap tandingan. Biarkan keduanya berjalan dengan baik dalam

Hasil Survei di 18 Kementerian: Pelayanan Publik masih Buruk

pelayanan-publik-law

Tidak jelasnya jangka waktu pelayanan berpotensi memicu pungutan liar. “Kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat.” PELAYANAN publik sejumlah kementerian Kabinet Indonesia Bersatu II terkait dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 masih memprihatinkan. Demikian hasil survei yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia baru-baru ini. Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana daiam rilis pers, kemarin, menyatakan

RUU PILKADA: Pemilihan Bupati/Wali Kota Masih Dibahas

pilkada-kompas-1

JAKARTA, KOMPAS – Kendati berupaya menegosiasikan beberapa isu terkait Revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, beberapa masalah tetap belum disepakati. Salah satunya adalah pemilihan bupati/wali kota. Pemerintah tetap menginginkan pemilihan bupati/ wali kota dilakukan oleh DPRD. Sementara mayoritas fraksi di parlemen masih menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung. “Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa pemilihan gubernur

Warga Kabupaten Lombok Utara Semakin Aktif Mendorong KIP

sertikat-law

Advokasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Utara (KLU) semakin gencar dilakukan warga. Terutama soal informasi layanan kesehatan dan dokumen kependudukan. Sampai saat ini banyak warga mengeluhkan informasi sasaran penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tidak kunjung diinformasikan. Padahal warga mengangap informasi ini sangat penting sebagai salah satu acuan untuk bisa mengawal apakah pemberian

Gerakan Permintaan Informasi Makin Membesar

Masyarakat tampaknya tidak menyia-nyiakan keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Jaminan hukum ini dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Berikut ini merupakan cerita gerakan permintaan informasi di NTT dan NTB. Ngada, NTT Jaringan Masyarakat Sipil Kabupaten Ngada (JASMIN) pada tanggal 7 Juni 2013 melakukan permohonan informasi