Berita & Peristiwa

RUU PILKADA: Pemilihan Bupati/Wali Kota Masih Dibahas

pilkada-kompas-1

JAKARTA, KOMPAS – Kendati berupaya menegosiasikan beberapa isu terkait Revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, beberapa masalah tetap belum disepakati. Salah satunya adalah pemilihan bupati/wali kota. Pemerintah tetap menginginkan pemilihan bupati/ wali kota dilakukan oleh DPRD. Sementara mayoritas fraksi di parlemen masih menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung. “Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa pemilihan gubernur

Warga Kabupaten Lombok Utara Semakin Aktif Mendorong KIP

sertikat-law

Advokasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Utara (KLU) semakin gencar dilakukan warga. Terutama soal informasi layanan kesehatan dan dokumen kependudukan. Sampai saat ini banyak warga mengeluhkan informasi sasaran penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tidak kunjung diinformasikan. Padahal warga mengangap informasi ini sangat penting sebagai salah satu acuan untuk bisa mengawal apakah pemberian

Gerakan Permintaan Informasi Makin Membesar

Masyarakat tampaknya tidak menyia-nyiakan keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Jaminan hukum ini dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Berikut ini merupakan cerita gerakan permintaan informasi di NTT dan NTB. Ngada, NTT Jaringan Masyarakat Sipil Kabupaten Ngada (JASMIN) pada tanggal 7 Juni 2013 melakukan permohonan informasi

RUU Pemda Berpotensi Suburkan Korupsi

lgf-2-korupsi

Pencegahan korupsi di daerah harus dimulai dengan menyinkronkan aturan perundangan yang berkaitan dengan otonomi daerah. RANCANGAN UndangUndang (RUU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang sedang dibahas pemerintah dan DPR dinilai berpotensi menyuburkan praktik korupsi di daerah. Salah satunya tampak dari ketentuan Pasal 47 RUU itu yang mengatur tentang syarat umuk menjadi calon kepala daerah. Pasal itu

Pemkab Malang Dorong SKPD, Kecamatan dan Kelurahan Bentuk PPID

pemkab-malang-law

“Dalam waktu secepatnya seluruh SKPD, kecamatan dan kelurahan harus segera membentuk PPID, mengingat hal tersebut selaras dengan visi missi Kabupaten Malang” Demikian kutipan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dalam pembukaan acara sosialisasi pembentukan PPID pada kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Malang, 4 Juli 2013. PATTIRO CATI berpartisipasi menjadi narasumber bersama PPID Pemprov Jatim dan Komisi