Berita & Peristiwa

Pelatihan Advokasi Anggaran Di Kabupaten Merauke

cso-pelatihan-law

“Dalam pelatihan ini peserta diberikan materi dan pemahaman mengenai hak warga terhadap anggaran, dimana warga sebagai penyumbang pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi mereka memiliki hak untuk mendapatkan anggaran dan mengetahui kemana uang mereka dibelanjakan oleh pemerintah.”  Pada tanggal 29-31 Mei 2013, PATTIRO melalui program Dukungan Kepada CSO yang disupport oleh AIPD menyelenggarakan Pelatihan Advokasi

Kantor Komisi Informasi Pusat Disegel!

kip2

Koalisi Freedom of Information Network Indonesia melakukan penyegelan di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Penyegelan yang dilakukan pada Rabu (5/6/2013) ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Presiden yang lamban memproses seleksi anggota komisioner KIP untuk periode 2013-2017. Pasalnya, masa jabatan komisioner KIP periode 2009-2013 sudah habis per 2 Juni lalu. “Kami

Strategi Provinsi NTB Menuju Peringkat Satu Keterbukaan Informasi Publik Nasional

ntb2

Mudahkan Pelayanan Informasi kepada Masyarakat. Sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat, badan publik didorong untuk menyusun daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai dan dekelolanya. Oleh karena itu, Pemprov NTB didukung Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (APID) melalui Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

PATTIRO Gelar Tehnical Assitence Analisis APBD Kabupaten Dompu

rri-law

Pusat Telaah dan Informasi Regeonal (PATTIRO) menggelar Tehnical Assitetance Analiss APBD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kegiata yang di dukung program Australia Indonesia Partnership Decentralitaion (AIPD) ini melibatkan 10 Civil Sosiaty Organisation (CSO) di Kabupaten Dompu. Koordinator PATTIRO Provinsi NTB, Yane Rahma Bhirawati, kepada RRI, Selasa (28/5/2013) mengatakan, kegiatan ini untuk mengajak para elemen masyakat

Minta Revisi Pergub Perjalanan Dinas, Dewan tak Dukung Efisiensi

Permintaan DPRD Banten agar Pemprov Banten merevisi kembali aturan mengenai biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Banten dinilai tidak mencerminkan dukungan efisiensi anggaran. Penilaian tersebut disampaikan aktivis Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Banten Divisi Anggaran dan Gender Purwanti Kusumawardhani, saat dimintai tanggapannya terkait polemik perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk