Berita & Peristiwa

Seluruh Badan Publik (Satuan Kerja Perangkat Dinas) Lingkup Pemerintah Provinsi NTB Telah Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID-ntb-law

PATTIRO melalui PROGRAM Community Acces To Information (CATI) di NTB telah mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi untuk Pemda NTB. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  yang berjumlah 45 SKPD telah melaksanakan.  ketentuan  pasal 13 huruf a Undang-Undang nomor 14/2008 Tentang  Keterbukaan Informasi Publik. SKPD Provinsi NTB telah  menunjuk

RUU Pemda Jangan Hambat Penegak Hukum Tindak Kepala Daerah Korup

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR dan pemerintah didesak untuk mengubah substansi redaksional Pasal 74 RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) mengenai tindakan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum seperti tindak korupsi. Pasal itu dinilai menghambat gerak penegak hukum karena membutuhkan persetujuan dari presiden untuk melakukan penyidikan atau penahanan terduga atau tersangka. Apalagi

RUU Pemda Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi

Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai terdapat sejumlah pasal pada Rancangan Undang Undang Pemerintah Daerah yang dianggap menghambat pemberantasan korupsi di kalangan kepala daerah. “Setidaknya ada dua tahap yang harus dilalui penegak hukum dalam menangani perkara hukum yang melibatkan kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Pattiro Sad Dian Utomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin

RUU Pemda kembali Atur soal Izin Presiden

harmoni1

DPR dan pemerintah didesak untuk mengubah substansi Pasal 74 RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang mengatur tindakan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Pasal itu dinilai menghambat gerak penegak hukum karena membutuhkan persetujuan dari presiden untuk melakukan penyidikan atau penahanan terduga atau tersangka. Ketentuan itu sebelumnya tercantum dalam UU

UU Pemda Membentengi Kepala Daerah dari Tuntutan Hukum

surat-suara

Metrotvnews.com, Jakarta: Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dianggap menghambat kinerja penegak hukum dalam memberantas korupsi. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional Sad Dian Utomo berpendapat UU tersebut cukup kuat untuk melindungi Kepala Daerah (Kada) dari penyidikan penegak hukum. Dian mengatakan, ada dua tahap yang harus dilalui penegak hukum untuk