Berita & Peristiwa

RUU Pemda Jangan Hambat Penegak Hukum Tindak Kepala Daerah Korup

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR dan pemerintah didesak untuk mengubah substansi redaksional Pasal 74 RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) mengenai tindakan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum seperti tindak korupsi. Pasal itu dinilai menghambat gerak penegak hukum karena membutuhkan persetujuan dari presiden untuk melakukan penyidikan atau penahanan terduga atau tersangka. Apalagi

RUU Pemda Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi

Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai terdapat sejumlah pasal pada Rancangan Undang Undang Pemerintah Daerah yang dianggap menghambat pemberantasan korupsi di kalangan kepala daerah. “Setidaknya ada dua tahap yang harus dilalui penegak hukum dalam menangani perkara hukum yang melibatkan kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Pattiro Sad Dian Utomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin

RUU Pemda kembali Atur soal Izin Presiden

harmoni1

DPR dan pemerintah didesak untuk mengubah substansi Pasal 74 RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) yang mengatur tindakan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Pasal itu dinilai menghambat gerak penegak hukum karena membutuhkan persetujuan dari presiden untuk melakukan penyidikan atau penahanan terduga atau tersangka. Ketentuan itu sebelumnya tercantum dalam UU

UU Pemda Membentengi Kepala Daerah dari Tuntutan Hukum

surat-suara

Metrotvnews.com, Jakarta: Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dianggap menghambat kinerja penegak hukum dalam memberantas korupsi. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional Sad Dian Utomo berpendapat UU tersebut cukup kuat untuk melindungi Kepala Daerah (Kada) dari penyidikan penegak hukum. Dian mengatakan, ada dua tahap yang harus dilalui penegak hukum untuk

Pegiat CATI Dompu, NTB Raih Handayani Award

handayani-law

Fasilitator Badan Publik Program CATI untuk Kabupaten Dompu, Nursyamsiah menerima penghargaan Handayani Award bersama empat individu lainnya. Handayani Award adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu kepada individu yang dianggap memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Dompu. Handayani Award rutin diberikan pada peringatan Hari Pendidikan setiap tahunnya. Sistem penilaian untuk mendapatkanpenghargaanini