Berita & Peristiwa

PATTIRO Gelar Tehnical Assitence Analisis APBD Kabupaten Dompu

rri-law

Pusat Telaah dan Informasi Regeonal (PATTIRO) menggelar Tehnical Assitetance Analiss APBD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kegiata yang di dukung program Australia Indonesia Partnership Decentralitaion (AIPD) ini melibatkan 10 Civil Sosiaty Organisation (CSO) di Kabupaten Dompu. Koordinator PATTIRO Provinsi NTB, Yane Rahma Bhirawati, kepada RRI, Selasa (28/5/2013) mengatakan, kegiatan ini untuk mengajak para elemen masyakat

Minta Revisi Pergub Perjalanan Dinas, Dewan tak Dukung Efisiensi

Permintaan DPRD Banten agar Pemprov Banten merevisi kembali aturan mengenai biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Banten dinilai tidak mencerminkan dukungan efisiensi anggaran. Penilaian tersebut disampaikan aktivis Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Banten Divisi Anggaran dan Gender Purwanti Kusumawardhani, saat dimintai tanggapannya terkait polemik perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pegiat PATTIRO terpilih menjadi Steering Committe Open Government Partnership

maryati-1-law

Pada 19 April 2013, Open Government Partnership (OGP) secara resmi mengumumkan tiga perwakilan dari masyarakat sipil yang terpilih sebagai Steering Committee OGP. Salah satunya adalah perwakilan Indonesia, Maryati Abdullah dari organisasi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP). Dua perwakilan lainnya adalah Alejandro Gonzalez dari Gestion Socialy Cooperation (GESOC) Mexico, dan Veronica Cretu dari CMB

Koalisi LSM Desak Nama Calon Komisioner KIP Dibuka

Koalisi-kecil

Masa kerja komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) akan berakhir 2 Juni 2013 mendatang. Aktivis Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Bejo Untung mengungkapkan, hingga kini proses seleksi calon komisioner KIP ada di tangan presiden untuk mengerucutkan menjadi 21 nama. “Kalau masa jabatan berakhir, seluruh sengketa informasi jadi tanda tanya besar,” ungkapnya bersama koalisi LSM untuk

Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Provinsi NTB

PPID-baru

Sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat, badan publik didorong untuk menyusun daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai dan dikelolanya. Berdasar pada latar belakang tersebut, bertempat di Hotel Lombok Plaza Mataram, PPID Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan workshop penyusunan DIP yang diikuti oleh seluruh PPID