Berita & Peristiwa

Pegiat PATTIRO terpilih menjadi Steering Committe Open Government Partnership

maryati-1-law

Pada 19 April 2013, Open Government Partnership (OGP) secara resmi mengumumkan tiga perwakilan dari masyarakat sipil yang terpilih sebagai Steering Committee OGP. Salah satunya adalah perwakilan Indonesia, Maryati Abdullah dari organisasi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP). Dua perwakilan lainnya adalah Alejandro Gonzalez dari Gestion Socialy Cooperation (GESOC) Mexico, dan Veronica Cretu dari CMB

Koalisi LSM Desak Nama Calon Komisioner KIP Dibuka

Koalisi-kecil

Masa kerja komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) akan berakhir 2 Juni 2013 mendatang. Aktivis Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Bejo Untung mengungkapkan, hingga kini proses seleksi calon komisioner KIP ada di tangan presiden untuk mengerucutkan menjadi 21 nama. “Kalau masa jabatan berakhir, seluruh sengketa informasi jadi tanda tanya besar,” ungkapnya bersama koalisi LSM untuk

Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Provinsi NTB

PPID-baru

Sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat, badan publik didorong untuk menyusun daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai dan dikelolanya. Berdasar pada latar belakang tersebut, bertempat di Hotel Lombok Plaza Mataram, PPID Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan workshop penyusunan DIP yang diikuti oleh seluruh PPID

Penilaian Pattiro Banten, Pengelolaan PAD Buruk

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota dinilai buruk. Hal ini terlihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Banten, terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2012 di enam kabupaten/kota, Senin (27/5). “Menyimak LHP BPK Perwakilan Banten yang menemukan pengelolaan PAD yang belum mamadai, menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh kabupaten dan kota di Banten

Putusan MK Malah Dipatahkan di Gedung DPR: RUU Pemda Bikin Kepala Daerah Sulit Ditangkap

MK-kecil

RANCANGAN Undang-undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) berpotensi melawan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK 2011, disebutkan, penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang tersangkut hukum tidak perlu persetujuan tertulis dari presiden. Tapi, dalam RUU Pemda yang sedang dibahas di DPR ini, putusan MK itu dikembalikan lagi. Bahwa, penyelidikan dan penyidikan seorang kepala daerah harus atas