Berita & Peristiwa

Gandeng USAID, Kota Malang Bangun Sistem Layanan SMS Air Rp 12,6 miliar

Warga Kota Malang kini dimanja untuk menyalurkan keluhannya terkait dengan kebutuhan air. Sebab, Pemkot Malang menggandeng Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) membangun sistem layanan Short Message Service (SMS) air senilai USD 1,3 juta atau setara Rp 12,654,200,000. Sistem layanan SMS air senilai Rp 12,6 miliar itu sudah dilaunching. “Yang melaunching para stake holder secara

Dipercaya USAID Luncurkan SMS Air

Kota Malang masih tetap jadi acuan PDAM di seluruh Indonesia. Ini karena berbagai inovasi yang terus mereka kembangkan. Terbaru, perusahaan air minum milik Pemkot Malang itu dipercaya oleh USAID untuk menerapkan sistem Short Message Service (SMS) Air di Kota Malang. Sistem layanan baru yang diluncurkan di balai kota, kemarin merupakan program kerjasama dengan Pacific Institute,

Keluhan PDAM Cukup Lewat SMS dan Internet

Bagi warga Kota Malang kini semakin mudah menyampaikan keluhan terhadap pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM). Sebab, perusahaan milik Pemkot Malang ini telah menyediakan nomor khusus dan website khusus bagi pelanggannya. Setiap komplain cukup mengirim SMS ke nomor 0813031440. Atau bisa juga membuka situs internet www.malang.smsair.co. Untuk pengadaan layanan ini, PDAM mendapat dana bantuan

RUU Pemda Lindungi Kasus Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah

Publik melihat betapa UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sejauh ini tidak efektif mencegah korupsi di pemerintah daerah. Buktinya, dari catatan KPK (2012), hingga akhir tahun 2012 telah terungkap tindak pidana korupsi sebanyak 138 kasus ditingkat daerah. Dari 138 perkara korupsi di daerah itu, sebanyak 38 kasus terjadi ditingkat provinsi dan 60 kasus ditingkat kabupaten/kota. Delapan

Budiman Sudjatmiko Pembangunan Desa Harus Terintegrasi

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, menegaskan, pembangunan desa harus terintegrasi, terpadu, dan terkonsolidasi sehingga program pemberdayaan masyarakat bisa berjalan efektif. “Desa harus menjadi subjek, jangan menjadi objek. Kita ingin pembangunan di level desa harus terintegrasi, terpadu, dan terkonsolidasi,” kata Budiman. Selama ini desa hanya dijadikan sebagai objek kebijakan dari