Berita & Peristiwa

[Diskusi Kebijakan-I] RUU ASN, ‘Big Bang’ Kedua Reformasi

JAKARTA, 9 NOPEMBER 2012 – “Keberadaan RUU Aparatur Sipil Negara ini menjadi penanda akan terjadinya ‘big bang’ kedua selama masa reformasi negeri kita’” demikian pernyataan Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif PATTIRO, tatkala mengantarkan Diskusi Kebijakan-I yang diselenggarakan hari Kamis, awal Nopember lalu. Diskusi yang diadakan oleh Unit Kebijakan Publik, PATTIRO ini mengambil lokasi di Lantai

Konsolidasi Jaringan PATTIRO Raya dalam PUPN Anyer 2012

Sejak didirikan pada tahun 1999, PATTIRO telah berkontribusi  dalam memfasilitasi interaksi para pelaku dalam pembuatan kebijakan publik maupun dalam peningkatan pelayanan publik dan anggaran di daerah. Dalam memainkan perannya, PATTIRO memfasilitasi  masyarakat sipil untuk melakukan advokasi anggaran, inisiasi Peraturan Daerah, serta mengembangkan model perbaikan pelayanan publik melalui mekanisme komplain. Di saat bersamaan PATTIRO juga mengembangkan

Dibutuhkan Segera (Tutup)

Program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) melaluiPATTIRO sebagai implementing partnerkegiatan‘Dukungan terhadap Penguatan Kapasitas dan Pendampingan CSO dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan Penggunaan Anggaran Publik di 5 propinsi dan 20 kabupaten di Indonesia’, saat ini sedang membutuhkan staf yang akan menempati posisi : 1. PUBLIC SERVICE OFFICER (1 orang) masing-masing untuk ditempatkan di Propinsi Jatim,

Training Perhitungan DBH Migas dan EITI di Tingkat Subnasional

Training_Perhitungan_DBH_Migas_EITI

PATTIRO bersama LPAW Blora menyelenggarakan training dalam melakukan perhitungan dan proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari industri ekstraktif Minyak dan Gas Bumi. Training yang berlangsung sehari penuh ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aliran penerimaan (flow of revenue), alur perhitungan dan proyeksi penerimaan baik dari perusahaan ke pemerintah pusat, maupun dari pemerintah pusat