Berita & Peristiwa

13 CSO Deklarasikan Aliansi untuk Transparansi Anggaran Papua (ATAP)

JAYAPURA — Sebanyak 13 Civil Siciety Organization(CSO) di Papua mengikuti Workshop Bangun Koalisi CSO di Provinsi Papua dan sepakat mendeklarasikan Aliansi untuk Transparansi Anggaran Papua atau ATAP.  Aliansi ini akan lebih fokus kepada pengawasan dan advokasi terhadap pemanfaatan anggaran publik terutama menyangkut pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Provinsi Papua. Kegiatan ini difasilitasi PATTIRO (Pusat Telaah

PATTIRO Buka Mobil Pengaduan

SOLO – Pelayanan publik di sejumlah kelurahan dan kecamatan di Kota Solo ditemukan masih buruk. Warga mengeluhkan kondisi layanan publik baik molornya pelayanan hingga perilaku petugas ketika mengakses layanan publik. Kesimpulan ini hasil penelitian oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Solo terhadap sejumlah responden yang diambil secara acak. Pengambilan sampel dilakukan terhadap 300 orang

PATTIRO Pekalongan Luncurkan Bulan Pengaduan Pelayanan Publik

PEKALONGAN — Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Pekalongan meluncurkan Bulan Pengaduan Pelayanan Publik. Dalam kegiatan ini, PATTIRO Pekalongan membentuk pos-pos pengaduan masyarakat di 12 komunitas warga dampingan, satu media elektronik dan dua organisasi mahasiswa untuk melayani dan menampung pengaduan warga. Harapannya, masyarakat memanfaatkan pos-pos pengaduan tersebut untuk melaporkan segala bentuk pelayanan publik yang kurang

[Diskusi Kebijakan-I] RUU ASN, ‘Big Bang’ Kedua Reformasi

JAKARTA, 9 NOPEMBER 2012 – “Keberadaan RUU Aparatur Sipil Negara ini menjadi penanda akan terjadinya ‘big bang’ kedua selama masa reformasi negeri kita’” demikian pernyataan Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif PATTIRO, tatkala mengantarkan Diskusi Kebijakan-I yang diselenggarakan hari Kamis, awal Nopember lalu. Diskusi yang diadakan oleh Unit Kebijakan Publik, PATTIRO ini mengambil lokasi di Lantai

Konsolidasi Jaringan PATTIRO Raya dalam PUPN Anyer 2012

Sejak didirikan pada tahun 1999, PATTIRO telah berkontribusi  dalam memfasilitasi interaksi para pelaku dalam pembuatan kebijakan publik maupun dalam peningkatan pelayanan publik dan anggaran di daerah. Dalam memainkan perannya, PATTIRO memfasilitasi  masyarakat sipil untuk melakukan advokasi anggaran, inisiasi Peraturan Daerah, serta mengembangkan model perbaikan pelayanan publik melalui mekanisme komplain. Di saat bersamaan PATTIRO juga mengembangkan