Berita & Peristiwa

Soal SLIP Desa, PATTIRO dan KIP Kembali Gelar FGD

1d

Guna mendorong terciptanya pemerintahan desa yang akuntabel, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan penyusunan panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa (SLIP Desa). Dalam penyusunannya, PATTIRO telah melakukan penilaian (assessment) di delapan desa di empat wilayah yaitu, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara dan Maluku Utara. Dan, PATTIRO juga mendiskusikan

Foto: Focus Group Discussion Penyempurnaan Panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa

1w

Guna mendorong terciptanya pemerintahan desa yang akuntabel, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan penyusunan panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa (SLIP Desa). Dalam penyusunannya, PATTIRO telah melakukan penilaian (assessment) di delapan desa di empat wilayah yaitu, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara dan Maluku Utara. Dan, PATTIRO juga mendiskusikan

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan

33344_51683_PNS

Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Maya Rostanty menegaskan, untuk memajukan ketatanegaraan Indonesia yang hendak menjadi negara demokrasi modern di era ekonomi asia pasifik, sistem merit mutlak dijalankan oleh pemerintah. “Karena sistem merit, kita akan mendapatkan kandidat pejabat yang qualified, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” ucapnya. Hal tersebut dikarenakan,

Foto: PATTIRO dan USAID Gelar Diskusi, Dampak RUU ASN Terhadap Sistem Merit

WhatsApp Image 2017-06-02 at 15.32.27

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama USAID CEGAH menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas draft policy paper tentang rencana revisi Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), serta bagaimana dampaknya terhadap sistem merit di Indonesia. Acara itu sendiri dilaksanakana pada senin (29/5) lalu di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat. Program Manager PATTIRO,

Bangun Akuntabilitas Desa, PATTIRO dan KIP Susun Standar Pelayanan Informasi

IMG-20170517-WA0003

Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa (UU Desa), memberikan hak pada warga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemdes). Ini karena, UU Desa mengkonstruksikan desa sebagai komunitas berpemerintahan sendiri (self-governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, yang muaranya pada terwujudnya pemerintahan desa yang akuntabel melalui penerapan keterbukaan informasi. Namun, kondisi tersebut hingga kini belum berjalan sesuai