Berita & Peristiwa

Enam Desa di Malang Nyatakan Deklarasi Jaga Kelestarian Alam

Deklarasi Bersama Enam Desa dalam Acara Jambore API PRB, Malang

Enam Desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur yakni Desa Gajah Rejo, Sumber Agung, Ngabab, Ngroto, Karang sari dan Desa Wonokerto berkomitmen untuk menjaga kelestarian  lingkungan khususnya di Kabupaten Malang dalam acara Jambore Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana (API PRB) pada Sabtu, 18 Februari 2017 lalu. Program Manager PATTIRO, Agus Salim mengatakan, hasil deklarasi

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)

12638

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017 Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Mahkamah Konstitusi Nyatakan Inkonstitusional dan melanggar Pasal 33 UU KIP Pengangkatan Anggota Komisi Informasi, termasuk di periode yang kedua, harus melalui proses seleksi. Demikian inti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang disampaikan Majelis

Kembali Masuk 40 besar Global Think Tank, PATTIRO Berjanji Untuk Lebih Kontributif

2017.02.10.Slider.ThinkTank

Kembali Masuk 40 besar Global Think Tank, PATTIRO Berjanji Untuk Lebih Kontributif Akhir Januari lalu, Lauder Institut, Universitas Pensylvania, Amerika Serikat mengeluarkan rilis mengenai organisasi-organisasi yang berpengaruh di dunia. Dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) sebagai lembaga riset dan advokasi kembali masuk dalam daftar tersebut. Direktur PATTIRO, Maya Rostanty mengatakan, capaian tersebut memperpanjang prestasi

Hadapi Bencana Iklim, Malang Tingkatkan Kapasitas

api PRB

Berdasarkan Kajian Resiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) yang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan beberapa lembaga donor pada 2012, menunjukan adanya peningkatan suhu permukaan bumi hampir  satu derajat celcius di daerah Malang. Dengan keadaan tersebut, Malang yang beriklim lembab itu terancam mengalami kekeringan. Selain ancaman kekeringan, Malang juga terancam banjir ataupun longsor, dikarenakan Malang

Soal Dana Desa, Desa Butuh Regulasi Sederhana dan Tidak Tumpang Tindih

FGD Keuangan Desa

Hadirnya Undang-undang (UU) Desa diharapkan menjadi pembangkit ekonomi desa dan pemerataan kesejahteraan. Dalam UU tersebut, desa diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah, pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakatnya. Dengan kewenangan itu, desa kemudian mendapat pelimpahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disebut Dana Desa sesuai mandat UU Desa Pasal 72. Selain Dana Desa,