Berita & Peristiwa

Wa’ Agu, Perempuan di Balik Perubahan Desa Botto Mallangga

Wa' Agu

Cerita dari Lapangan oleh Sadaruddin* Botto Mallangga adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Boto Mallangga memiliki luas sekitar 23.75 km2. Desa ini dihuni oleh sekitar empat ratus kepala rumah tangga yang tersebar di enam dusun yaitu Dusun Mallangga, Dusun Cakke, Dusun Kadeppe, Dusun Salusawah, Dusun Sarassang, dan

Pengumuman: Libur Idul Fitri

new-piktochart (5)

Dalam rangka libur Idul Fitri, kantor PATTIRO‬ akan tutup mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Juli 2016. Jika anda membutuhkan bantuan, silahkan kirimkan pesan ke alamat email info@pattiro.org. Kami akan membalasnya pada 11 Juli 2016. Selamat Idul Fitri. Semoga liburan anda menyenangkan.

PATTIRO Luncurkan Portal Kedesa.ID

DSC_1120

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola dirinya sendiri dan menjalankan pembangunan sesuai dengan kebutuhan warganya. Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pemerintah harus memberi kesempatan kepada desa untuk menjadi lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya, tanpa ada intervensi berlebih baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pengalaman masa lalu

Keberhasilan Para Ibu di Banten Perjuangkan Perbaikan Fasilitas Kesehatan

IMG_20151212_144407

Cerita dari Lapangan oleh Muhamad Ridho Dinata* Desa Cipalabuh yang terletak di Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten merupakan kawasan pertanian dan perkebunan. Desa ini terdiri dari sebelas kampung yang lokasinya saling berjauhan satu sama lain. Sulitnya akses jalan menjadi masalah utama yang kerap masyarakat Desa Cipalabuh keluhkan. Hal itu pun berujung pada munculnya masalah-masalah

Cerita Advokasi Kepesertaan Difabel dalam Program JKN di Lombok Barat

IMG_20160419_121930

Hasil survei dasar yang PATTIRO lakukan pada September 2015 menunjukkan bahwa hanya 5,6% difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rendahnya jumlah ini disebabkan karena tidak banyak difabel yang memiliki dokumen administrasi kependudukan lengkap. Tercatatat, hanya 53% difabel di sana yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)