Berita & Peristiwa

Soal Dana Desa, Desa Butuh Regulasi Sederhana dan Tidak Tumpang Tindih

FGD Keuangan Desa

Hadirnya Undang-undang (UU) Desa diharapkan menjadi pembangkit ekonomi desa dan pemerataan kesejahteraan. Dalam UU tersebut, desa diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah, pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakatnya. Dengan kewenangan itu, desa kemudian mendapat pelimpahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disebut Dana Desa sesuai mandat UU Desa Pasal 72. Selain Dana Desa,

PATTIRO Selenggarakan Workshop Pendampingan PPRG Bidang Ekonomi di 8 Provinsi

PPRG Manokrawi

Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) dan Badan PP Daerah, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan Pelatihan Perencanaadan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di delapan provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya Rostanty mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan agar keadilan

Tingkatkan Kesehatan, PATTIRO Bagikan KIS Pada 130 Difabel

HDI di Sorong, Papua Barat

Guna meningkatkan kesehatan para penyandang disabilitas, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membagikan 130 Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 130 penyandang disabilitas di Kabupaten Sorong pada Hari Disabilitas Internasional (HDI), 3 Desember 2016. Acara sederhana itu dihadiri oleh 17 penyandang disabilitas, 10 orang tua difabel, tujuh orang pendamping,

Sambangi PATTIRO, Puluhan Orang Belajar Kelola Desa

administrasi-eremerasa1

Puluhan orang yang berasal dari Sulawesi Selatan menyambangi kantor sekretariat PATTIRO di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (24/11/16) Bukan ingin demontrasi, mereka hendak belajar bagaimana mengelola pemerintahan desa. Mereka yang tergabung dari masyarakat dan aparatur desa di dua kecamatan (Bantaeng dan Ere Merasa), Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan disambut langsung oleh Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya

Tingkatkan Keterbukaan, Komisi Informasi Dorong Peningkatan Kapastitas Aparatur Desa

komisi informasi pusat

Guna mendorong keterbukaan informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rumadi Ahmad menekankan, kapasitas aparatur desa wajib dtingkatkan dalam melayani masyarakat desa. “Karena kalau tidak, mereka bisa menjadi bulan-bulanan masyarakat,” ungkapnysa pada diskusi pembahasan Pedoman Layanan Informasi Publik Desa yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) , Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin