Penelitian

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat

analisis-lombok

Menyikapi realita penggunaan anggaran APBD Lombok Barat sejak tahun 2010 – 2013, terdapat banyak hal yang perlu dianalisa dan dikaji bersama dengan harapan bahwa dalam penggunaannya, anggaran pendapatan dan belanja daerah  di Lombok Utara kedepan dapat dibenahi dan ditata lebih baik lagi. Analisis ini merupakan bagian dari proses memudahkan masyarakat membaca anggaran daerah. Upaya ini

Hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat di Sektor Pendidikan

raja-ampat-2

Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat, yang dimekarkan dari Kabupaten Sorong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupaten di Povinsi Papua. Sebagai daerah otonom baru yang masih berusia muda, Kabupaten Raja Ampat, di satu sisi, dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek; terutama infrastruktur, sumberdaya manusia,

Laporan Analisis Sektor Kesehatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013

analisis-APBD-NTB-law

Laporan analisis APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 mengetengahkan analisis terhadap APBD dalam sektor kesehatan. Misalnya analisis terhadap kondisi status gizi bayi di NTB menghasilkan hal sbb: Rata-rata kondisi status gizi bayi di NTB pada tahun 2011 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tren membaiknya status gizi ini hampir terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di NTB, kecuali

Laporan Alternatif EKOSOB – Pendidikan Kesehatan Pangan

ekosob

Laporan ini memuat tulisan tentang hak atas pangan, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan. Program ini dilaksanakan PATTIRO selama periode 2007-2011, bekerja sama dengan NZAID. Penulis: Ilham Cendekia Srimarga Markus Christian Dati Fatimah Hasrul Hanif Tri Lindawati Editor: Diah Tantri Tata Letak: Agus Wiyono Daftar Isi Pemenuhan Hak EKOSOB di Bidang Pendidikan Kata Pengantar

Survei Penilaian Warga Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di DKI Jakarta

survei-kesehatan

DKI Jakarta merupakan ibukota negara, kebijakan yang diambil menjadi cerminan bagi daerah lain di Indonesia dalam rangka memaksimalkan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan sumber daya yang sangat besar, DKI diharapkan dapat memaksimalkan potensi tersebut, guna mewujudkan hak-hak dasar publik. Serta melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga tidak lagi terjadi eksklusi dan