Publikasi

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik)

PATTIRO2018 - Pelayanan Publik Bagi Disabilitas_Cover

Konsep eksklusi sosial menonjol dalam wacana kebijakan di Perancis pada pertengahan 1970-an. Konsep ini kemudian diadopsi oleh Uni Eropa pada akhir 1980-an sebagai konsep kunci dalam kebijakan sosial dan dalam banyak kasus menggantikan konsep kemiskinan. Eksklusi sosial adalah proses yang memperlihatkan partisipasi dan solidaritas masyarakat menurun. Kondisi demikian mencerminkan kurang memadainya kohesi sosial atau integrasi

Inovasi Pendataan Disabilitas (Kajian dan Praktik Baik Mitra Program Peduli Disabilitas Fase 1 di Enam Provinsi)

PATTIRO2018 - Inovasi Pendataan Disabilitas_Cover

Pembangunan di Indonesia yang selama ini bertumpu pada paradigma pertumbuhan memang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi membawa berbagai akibat negatif, antara lain eksklusivitas, kerusakan lingkungan, penyusutan sumber daya alam, dan kesenjangan sosial. Pembangunan lebih banyak didedikasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, dengan Produk Domestik Bruto (GDP) sebagai ukuran utama, sementara kesejahteraan dan keadilan sosial

TELAAH EKSEKUTIF | Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di 4 Kabupaten/Kota

Pendidik sebaya TB MDR-edit

Pemberantasan TB paru di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1969 namun hasilnya belum memuaskan. Berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2016, Indonesia menduduki peringkat kedua di bawah India penderita TB terbanyak. Angka ini cukup memprihatinkan mengingat TB merupakan salah satu penyakit menular yang penularannya bisa sangat cepat melalui udara dan tanpa bisa diketahui secara langsung oleh

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia

2017.11.01.POLICYPAPER.MENIMBANG.REVISI.UU.ASN.DAN.DAMPAKNYA.TERHADAP.SISTEM.MERIT.DI.INDONESIA

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) berlaku sejak diundangkannya yaitu 15 Januari 2014. Terbitnya UU ASN ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan

Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Cover Buku-Anotasi-UU-Administrasi-Pemerintahan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menopang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga hubungan aparat pemerintahan dengan warga masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan e sien. Dengan demikian,