Buku

Panduan Pelatihan Citizen Report Card bagi CSO

training-CRC-law

Program Penguatan CSO Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Dalam Rangka Pelayanan Publik yang Lebih Baik. CRC merupakan salah satu perangkat yang sederhana tetapi sangat berguna untuk meninjau kinerja pelayanan publik dengan melibatkan proses dialog antara Badan Publik sebagai penyedia layanan dan mayarakat sebagai penerima layanan. Dialog ini dapat menghasilkan umpan balik dan rekomendasi bagi badan publik

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013

buku-saku-Lombok-utara-law

  Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya unt

Buku Saku APBD Lombok Barat 2013

Lombok-barat1

Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Barat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya unt uk

Manual Penyusunan Daftar Informasi Publik

DIP-law

Panduan dan instrumen ini diharapkan dapat membantu kinerja PPID dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat. Topik khusus yang disajikan dalam buku panduan berikut ini adalah mengenai penyusunan daftar informasi publik (DIP). Sesuai amanat UU KIP, terutama Pasal 11, daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah kewenangan badan publik

Buku Saku APBD Dompu 2013

buku-saku-dompu1

Melalui buku saku APBD ini, merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Kebijakan pengetatan keuangan daerah (APBD) didasarkan konsep money follow functions yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah melakukan bentuk pertanggungjawaban