Buku

Buku Saku APBD Dompu 2013

buku-saku-dompu1

Melalui buku saku APBD ini, merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Kebijakan pengetatan keuangan daerah (APBD) didasarkan konsep money follow functions yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah melakukan bentuk pertanggungjawaban

Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG)

stranas-1

Buku Stranas ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Tujuan disusunnya  Stranas PPRG agar pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sitematis dan sinergis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah. Dalam buku Stranas PPRG ini, ditetapkan Sasaran, Arah kebijakan dan Strategi

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Pelatihan PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi)

PPID-law

Setiap Badan Publik diamanatkan oleh UU KIP untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaganya. Setiap PPID mempunyai peran sentral di Badan Publik. Peran PPID untuk lingkungan internal Badan Publik, yakni bertugas mengelola informasi, sedangkan peran PPID untuk lingkungan eksternal, yakni bertugas melayani pemohon informasi. Melihat peran sentral itu, PPID bisa disebut sebagai

Uang Kami, Tanggung Jawab Kami

Uang-Kami-Tanggung-Jawab-Kami-besar

Mengapa Kelompok Masyarakat Sipil Perlu Menelusuri dan Memantau Pembelanjaan Anggaran? “Terkadang para pejabat publik bingung membedakan antara uang rakyat dan uang mereka.” – Aktivis anggaran di Uganda – “Kalau saya memberi anak saya uang 10 Rupee dan menyuruh anak saya ke pasar untuk belanja dengan uang itu, ketika dia pulang, saya pasti minta laporan soal

Seri Buku saku: TIPS & TRIK Mengkritisi APBD Panduan Praktis untuk Analisis APBD

apbd-law

Buku kecil ini berasal dari pengalaman PATTIRO yang hampir selama lima tahun lebih berkecimpung dalam kerja advokasi anggaran. Salah satunya adalah assistensi teknis kepada DPRD dan pemerintah kota/kabupaten di beberapa wilayah Indonesia. Karenanya, beberapa contoh kasus dalam buku ini mencuplik temuan di beberapa daerah itu. Analisis APBD dilakukan untuk memastikan munculnya kebijakan anggaran yang berpihak