Buku
Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization)
Modul Pelatihan ini dikembangkan untuk memberikan pegangan substansi materi atas kegiatan-kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh AIPD dukungan terhadap CSO. Salah satu dukungan AIPD yang diberikan kepada CSO adalah peningkatan kapasitas CSO dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta pengawasan anggaran publik. AIPD memandang perencanaan dan penganggaran partisipatif adalah salah satu isu penting yang banyak dipromosikan
Buku BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas
Pemerintah telah menyusun banyak program, dan diantara program-program tersebut yang bernilai strategis dan memperoleh porsi besar dalam kebijakan dan alokasi adalah program Bantuan Operasional Sekolah. Atau disingkat BOS. Program ini menjadi andalan Pemerintah untuk menaikkan jumlah anak bersekolah dengan menutup peluang ketertutupan akses ke lembaga pendidikan karena faktor finansial. Untuk memberikan dukungan kuat terhadap upaya
Buku Mekanisme Komplain agar Kebijakan Berpihak kepada Masyarakat Miskin
Pelayanan publik merupakan hak masyarakat dan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya, bukanlah rahasia. Tetapi apakah masyarakat berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan haknya? Jawabannya, sayangnya, “tidak”. Apakah pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik? Jawabannya “belum” meskipun banyak upaya telah dilakukan. Ada satu hak masyarakat yang memperoleh penekanan lebih di dalam buku ini, yaitu hak untuk melakukan keluhan
Buku Panduan Masyarakat Mengakses Informasi Publik
Buku ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan bagi kelompok warga di tingkat akar rumput, baik yang tergabung dalam community center yang telah diinisiasi oleh PATTIRO di beberapa daerah dampingan, maupun untuk masyarakat awam secara luas. Buku panduan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini juga dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi dari Undang-Undang KIP No.14 Tahun 2008 . Dalam hal
Buku Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Daerah
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan, antara lain bertujuan untuk: Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah; dan Mewujudkan sistim politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di tingkat nasional dan daerah dan untuk memberikan kerangka waktu yang jelas
PATTIRO
@InfoPATTIRO
PATTIRO
PATTIRO