Publikasi

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik)

PATTIRO2018 - Pelayanan Publik Bagi Disabilitas_Cover

Penjabaran konsep pembangunan inklusif menurut International Disability and Development Consortium (IDDC) adalah merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok atau kaum yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan inklusif berusaha memberikan akses kepada kaum yang terpinggirkan, termasuk

TELAAH EKSEKUTIF | Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di 4 Kabupaten/Kota

Pendidik sebaya TB MDR-edit

Pemberantasan TB paru di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1969 namun hasilnya belum memuaskan. Berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2016, Indonesia menduduki peringkat kedua di bawah India penderita TB terbanyak. Angka ini cukup memprihatinkan mengingat TB merupakan salah satu penyakit menular yang penularannya bisa sangat cepat melalui udara dan tanpa bisa diketahui secara langsung oleh

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia

2017.11.01.POLICYPAPER.MENIMBANG.REVISI.UU.ASN.DAN.DAMPAKNYA.TERHADAP.SISTEM.MERIT.DI.INDONESIA

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) berlaku sejak diundangkannya yaitu 15 Januari 2014. Terbitnya UU ASN ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan

Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Cover Buku-Anotasi-UU-Administrasi-Pemerintahan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menopang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga hubungan aparat pemerintahan dengan warga masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan e sien. Dengan demikian,

Fact Sheet : Membangkitkan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa

2017.04.Factsheet.Membangkitkan.Ekonomi.Desa.Melalui.BUMDes

Lahirnya UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan penekanan lebih pada aspek kemandirian, dimana proses pembangunan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Keberadaan BUM Desa merupakan salah satu upaya konkret dalam mewujudkan otonomi Desa yang sesuai dengan amanah UU Pemerintah Daerah. Pemerintah Desa