Publikasi

Policy Brief | Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa

2016.11.14.PATTIRO.POLICY.BRIEF.MEMPERTANGGUH.BUMDES.MENGGERAKKAN.EKONOMI.DESA

Sejak dulu, desa sudah diarahkan untuk mengelola usaha sendiri. Hal ini tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha, yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Fact Sheet | Demokrasi Desa dalam Bingkai Pengaturan UU Desa.

2016.11.MAVC.Factsheet Demokrasi Desa_Page_1

Desa menurut konstruksi UU No. 6/2014 (UU Desa) merupakan komunitas yang diberikan kewenangan untuk mengatur Urusannya sendiri berdasarkan fungsi self-governing community (komunitas yang berpemerintahan sendiri). Berdasarkan konsep ini maka penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa dilakukan secara mandiri oleh komunitas desa. Kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan sendiri tersebut membuka Peluang bagi Pemerintah Desa(Pemdes) untuk menjalankan otoritasnya

Percepatan PUG melalui PPRG di Daerah

2016.PATTIRO.PPRG

Sejak tahun 2005, PATTIRO aktif berkontribusi dalam mendorong adanya kebijakan dan anggaran responsif gender di daerah. PATTIRO telah menjadi mitra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) serta Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG merupakan salah satu satu upaya untuk mempercepat pelaksanaan

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2015

2015.PATTIRO.ANNUAL.REPORT.ENG

Sebagai sebuah laporan tahunan, ini waktunya PATTIRO menjelaskan kembali berbagai upaya yang dilakukan selaras dengan tiga fokus area, yaitu transparansi, pelayanan publik, dan manajemen keuangan publik. Tahun 2015 waktunya memantapkan posisi PATTIRO pada dua isu andalan yaitu Kesehatan dan Desa. Yang saya sebut pertama sangat terkait dengan berbagai inisiatif yang berhasil diluncurkan dalam merespons berakhirnya

Pembelajaraan | Kesuksesan Aktivis Difabel Tingkatkan Akses Difabel dan Masyarakat Miskin di Lombok Barat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan

11141196_1029702613770674_8165015411331734504_n

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan karakteristik penyandang disabilitas di dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun 2011, dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, 3.11% atau 7.4 juta jiwa di antaranya menyandang disabilitas. Sedangkan, menurut Kementerian Kesehatan, pada tahun yang sama, jumlah difabel di tanah air berjumlah