Publikasi

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2015

2015.PATTIRO.ANNUAL.REPORT.ENG

Sebagai sebuah laporan tahunan, ini waktunya PATTIRO menjelaskan kembali berbagai upaya yang dilakukan selaras dengan tiga fokus area, yaitu transparansi, pelayanan publik, dan manajemen keuangan publik. Tahun 2015 waktunya memantapkan posisi PATTIRO pada dua isu andalan yaitu Kesehatan dan Desa. Yang saya sebut pertama sangat terkait dengan berbagai inisiatif yang berhasil diluncurkan dalam merespons berakhirnya

Pembelajaraan | Kesuksesan Aktivis Difabel Tingkatkan Akses Difabel dan Masyarakat Miskin di Lombok Barat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan

11141196_1029702613770674_8165015411331734504_n

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan karakteristik penyandang disabilitas di dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun 2011, dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, 3.11% atau 7.4 juta jiwa di antaranya menyandang disabilitas. Sedangkan, menurut Kementerian Kesehatan, pada tahun yang sama, jumlah difabel di tanah air berjumlah

Fact Sheet | Prioritas Penggunaan Dana Desa

2016.05.31.FACTSHEET.PRIORITAS.PENGGUNAAN.DANA.DESA_Page_1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa tidak lagi berlaku semenjak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Satu hal yang membedakan antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintah Desa adalah adanya klausul tentang dana desa. Dana desa merupakan dana pemberian pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelumnya, desa

Anggaran Partisipatif dan Responsif Gender: Sangat Penting untuk Belanja Pemerintah yang Berkeadilan

Gender Responsive and Participatory Budgeting

Anggaran belanja pemerintah merefleksikan prioritas berbagai pihak yang dapat memengaruhi keputusan pembelanjaan dan peningkatan pendapatan. Strategi penganggaran yang responsif gender dan partisipatif yang dikenal dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) menawarkan cara penganggaran yang berbeda. Demokratisasi fiskal melalui partisipasi inklusif pada saat proses penganggaran dan pengambilan keputusan penting dilakukan untuk mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap prioritas anggaran

Policy Brief | “Sasi”: Antara Kebanggaan, Penghargaan, dan Keprihatinan

2016.03.21.PolicyBrief.Sasi.AntaraKebanggaanPenghargaandanKeprihatinan_Page_1

Policy Brief ini membahas tentang adaptasi Sasi atau kearifan ekologi lokal ke dalam hukum formal Maluku Tengah untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan. Sasi atau kearifan ekologi merupakan tradisi masyarakat Maluku termasuk masyarakat Kabupaten Maluku Tengah yang sampai saat ini masih diterapkan secara berkesinambungan dan sukarela. Sasi sendiri diartikan sebagai sebuah mekanisme kearifan lokal yang digunakan