Publikasi

Policy Brief | Partisipasi Masyarakat Sangat Menentukan Keberhasilan Promosi Kesehatan

Oleh: Dwi Yunita Prismawati – Aktivis PATTIRO Semarang Rendahnya partisipasi masyarakat dalam promosi kesehatan menyebabkan upaya pencegahan penyakit tidak efektif. Selama ini hanya sekelompok kecil masyarakat yang dilibatkan, itupun secara instruktif, dan masih didominasi oleh kaum perempuan. Pemerintah telah mengupayakan ruang pelibatan warga melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 yang mengatur partisipasi masyarakat dalam

Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Anotasi adalah sebuah catatan yang dibuat untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik peraturan perundang-undangan dan menunjukkan fakta-fakta bagaimana hukum tertentu ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah dan pihak-pihak terkait, serta bagaimana semestinya ditafsirkan dan diterapkan.Anotasi desa ini dibuat dengan tujuan untukmendokumentasikan konsep-konsep yang berkembang saat pembahasan, menjelaskan keterkaitan konsep dan pengaturan antar norma dalam Undang-Undang Desa dan peraturan

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

oleh: Ahmad Rofik (Program Development Unit)   Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berlangsung empat tahun.  Pencapaian rata-rata kepatuhan dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baru mencapai 48,27%.[1]   Rendahnya pencapaian ini bukan hanya terjadi pada pemerintah daerah, khususnya kabupaten yang baru mencapai

Ekstraksi Pengalaman Melaksanakan Kebijakan PPRG di Daerah

I. PENGANTAR Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) telah menguatkan  implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah. Terdapat variasi kemajuan antardaerah dalam melaksanakan   kebijakan  PPRG  untuk mendukung keadilan dan  kesetaraan  gender. Pengalaman implementasi kebijakan PPRG di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Barat dan

Lesson Learned: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Sebagai Upaya Menciptakan Pembangunan Berkualitas dan Bermakna Untuk Semua

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender merupakan sistem yang dibangun dalam rangka mendorong pembangunan yang bermakna dan berkualitas untuk semua. PPRG merupakan alat untuk merespon kebutuhan semua lapisan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan. PPRG merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar penganggaran di Indonesia dimana pengelolaan