Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik

Soal SLIP Desa, PATTIRO dan KIP Kembali Gelar FGD

1d

Guna mendorong terciptanya pemerintahan desa yang akuntabel, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan penyusunan panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa (SLIP Desa). Dalam penyusunannya, PATTIRO telah melakukan penilaian (assessment) di delapan desa di empat wilayah yaitu, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara dan Maluku Utara. Dan, PATTIRO juga mendiskusikan

Soal Dana Desa, Desa Butuh Regulasi Sederhana dan Tidak Tumpang Tindih

FGD Keuangan Desa

Hadirnya Undang-undang (UU) Desa diharapkan menjadi pembangkit ekonomi desa dan pemerataan kesejahteraan. Dalam UU tersebut, desa diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah, pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakatnya. Dengan kewenangan itu, desa kemudian mendapat pelimpahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disebut Dana Desa sesuai mandat UU Desa Pasal 72. Selain Dana Desa,

PATTIRO Berbagi Pengalaman di Konferensi GRB Tingkat Asia, Malaysia

[Jakarta, 7 Juli 2014] Pada 24-25 Februari 2014, di Penang, Malaysia, Agus Salim, Manajer Program B3WP PATTIRO, menjadi narasumber pada Konferensi Kawasan Asia. Tuan rumah Konferensi internasional ini adalah the Penang Women’s Development Cooperation (PWDC), bekerjasama dengan the Penang State Government, dua otoritas lokal di Penang, dan UN Woman. PWDC adalah lembaga yang didanai oleh

Perencanaan Pembangunan dalam UU Desa Perlu Diperhatikan

Keberadaan Undang-undang nomor 6 tahun  2014 tentang Desa (UU Desa) diharapkan membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu  pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1).  Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup

Beberapa Kepala Daerah Diduga Terlibat Kasus Suap Akil Mochtar PATTIRO : Mendagri Harus Ambil Tindakan Tegas

Kasus tindak pidana suap dan pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar semakin mencengangkan publik. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (20/2), disebutkan dalam salah satu dakwaan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total pencucian uang yang dilakukan Akil Mochtar mencapai Rp 161,08 miliar. Uang yang coba