Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO

modul-apbd-law

Modul ini ditulis untuk mendukung kegiatan pelatihan advokasi anggaran yang dilakukan oleh CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten yang menjadi wilayah program AIPD. Penulis: Fitria Muslih Rohidin Sudarno Abdul Waidl Alif Basuki Cristian Markus Materi modul mencakup berbagai metode pengawasan anggaran yang telah dipraktikkan oleh masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun negara lain, berikut

Kertas Kerja APBD Kesehatan Kabupaten Manokwari, Papua Barat

jangkar-law

Salah satu isu kesehatan yang wajib mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Manokwari;  adalah promosi layanan kesehatan gratis, khususnya JAMPERSAL dan Layanan untuk penderita penyakit menular di Kabupaten Manokwari. Link Download Kertas Kerja APBD kesehatan Kabupaten Manokwari  via google drive klik di sini Trend total pendapatan daerah Kabupaten Manokwari menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Dana perimbangan

Dibalik Pengesahan UU Desa. PATTIRO: Kepala Desa Harus Siap Diaudit oleh BPK

Disahkannya Undang-Undang Desa (UU Desa) membawa angin segar bagi Desa di Indonesia karena akan lebih banyak mengalirkan dana ke Desa, sehingga diharapkan penduduk di desa bisa lebih sejahtera. Pasal 72 UU Desa menyebutkan, anggaran desa ditetapkan minimal 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan menggunakan asumsi dana transfer daerah

Akuntabilitas Pelayanan Publik BUMN Dipertaruhkan PATTIRO: MK Harus Tolak Judicial Review yang Diajukan Forum BUMN

Judicial Review (Uji Materi) terhadap Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang diajukan Forum BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Biro Hukum Kementerian BUMN dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia (PPMSUI) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai memasuki babak akhir dan telah memicu

Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat akan Dorong Penyerapan Anggaran

Pada setiap akhir tahun,  rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah (pemda), selalu menjadi tema pemberitaan yang mengemuka di media. Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%.  Sementara memasuki bulan terakhir, Desember 2013, Kementerian  Keuangan menyampaikan realisasi belanja modal baru mencapai