Ulasan

Optimalisasi Penggunaan DBH DR untuk Percepatan Perhutanan Sosial

Ulasan DBH DR-rev-14-Maret-2018_BU

Pada akhir 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi HasilSumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR). PMK ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengatur penggunaan DBH DR yang diterima Pemerintah Provinsi maupun sisa DBH DR yang berada di

Kewenangan Desa dalam Adaptasi Perubahan Iklim

impacts-climate-change-mind-map-jane-genovese

Oleh Rokhmad Munawir* Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca yang terjadi pada periode waktu tertentu. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan iklim adalah perubahan suhu yang drastis, berubahnya curah hujan dan musim serta pola angin. Peristiwa perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor penyebabnya antara lain: aktivitas

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah

DAU

Oleh: Maya Rostanty* Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. PMK ini ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK ini, pemerintah akan memangkas Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri dari  143 kota/kabupaten dan 26 provinsi. Besaran

Menata Ulang Perencanaan Desa dan Kawasan Pedesaan

160330_636167_petani_di_sawah_dl

Oleh: Ardhi Maulana Fajrin* Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa, Desa telah mengalami perubahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perubahan tersebut akan mempengaruhi kinerja pemerintah Desa. Sebagaimana yang telah dibahas dalam musyawarah desa, perencanaan desa kini menjadi wewenang desa. Namun hingga saat ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaan mekanisme perencanaan Desa. Hingga akhir bulan Mei 2015, belum ada dana

Sinkronisasi Perencanaan Desa dengan Perencanaan Kabupaten/Kota

desa

Oleh: I Wayan Nike Suputra* Desa merupakan bagian dari sistem (struktur ruang[1]) wilayah. Dalam buku Urban & Regional Planning, A System Approach (McLoughlin, 1969)[2], pengertian sistem dijelaskan sebagai berikut: A system is a set of interconnected part, but each part may be seen as a system itself, and the whole system may be regarded as but