Ulasan

PATTIRO Buka Mobil Pengaduan

SOLO – Pelayanan publik di sejumlah kelurahan dan kecamatan di Kota Solo ditemukan masih buruk. Warga mengeluhkan kondisi layanan publik baik molornya pelayanan hingga perilaku petugas ketika mengakses layanan publik. Kesimpulan ini hasil penelitian oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Solo terhadap sejumlah responden yang diambil secara acak. Pengambilan sampel dilakukan terhadap 300 orang

PATTIRO: Bantuan Hukum Gratis Minim Sosialisasi

SEMARANG — Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai layanan bantuan hukum oleh Pemerintah Kota Semarang secara gratis untuk masyarakat miskin masih minim sosialisasi sehingga masyarakat banyak yang beralih ke lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Banyak masyarakat miskin tidak tahu bahwa ada bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Pemkot Semarang serta tidak tahu bagaimana untuk mengaksesnya,”

BOS: Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas

Laporan BOS

Pelaksanaan mandat konstitusi, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar sudah semestinya dijalankan dengan serius oleh Pemerintah. Dan ini ditunjukkan dengan tingginya nilai anggaran yang dialokasikan untuk bidang ini. Salah satu program unggulan dibidang pendidikan ini adalah Program Bantuan Operasional Sekolah. Sejak dilaksanakan pada Tahun 2005, Program BOS selalu berada dalam proses perbaikan terus

PATTIRO: Masyarakat Tak Puas Pelayanan Publik di Solo

TEMPO.CO, Surakarta – Tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan publik di Surakarta dinilai rendah. Penilaian tersebut muncul berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Solo selama beberapa bulan terakhir. Pegiat PATTIRO Solo, Alif Basuki, menyebutkan bahwa mereka telah melakukan penelitian terhadap 300 responden. “Data lapangan kami peroleh dengan wawancara mendalam,” kata

PATTIRO Pekalongan Luncurkan Bulan Pengaduan Pelayanan Publik

PEKALONGAN — Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Pekalongan meluncurkan Bulan Pengaduan Pelayanan Publik. Dalam kegiatan ini, PATTIRO Pekalongan membentuk pos-pos pengaduan masyarakat di 12 komunitas warga dampingan, satu media elektronik dan dua organisasi mahasiswa untuk melayani dan menampung pengaduan warga. Harapannya, masyarakat memanfaatkan pos-pos pengaduan tersebut untuk melaporkan segala bentuk pelayanan publik yang kurang