Ulasan

Akuntabilitas Pemerintah Desa

Oleh: I Wayan Nike Suputra* Pemerintah desa dikhawatirkan tidak dapat menggunakan dana desa secara akuntabel. Ini disebabkan masih lemahnya kemampuan pemerintah desa dalam mengurus administrasi pemerintahan, tidak adanya sanksi serta lembaga pengawas. Berdasarkan hal tersebut, muncul sebuah pertanyaan: bagaimana cara agar pemerintah desa melaksanakan kewenangannya secara akuntabel? Untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis melakukan kajian teori dan

Menjadi Katalis Pembangunan Desa: Pengalaman Implementasi Pembangunan Berbasis Aset dari Indonesia Timur

10501689_921235344617402_6073573899193675806_n

Oleh: I Wayan Nike Suputra* Dalam sistem pembangunan lama, desa menjadi obyek dari pembangunan. Namun, hadirnya Undang-Undang Desa menjadikan desa sebagai pelaku kegiatan pembangunan. Sistem baru ini dikhawatirkan mengurangi kemampuan aparat desa untuk melakukan penyelenggaraan pembangunan desa, khususnya dalam penggunaan dana desa. Artikel ini mencoba memberikan cara untuk mewujudkan sistem pembangunan “desa membangun” yang terinspirasi dari

Aktivasi Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa

untitled-infographic (2)

Oleh: Ardhi Maulana Fajrin* Partisipasi Masyarakat Desa Tahukah anda jika ada pemerintah desa di Kepulauan Selayar yang menjalin pengalihan mata air secara sepihak dari pengelolaan komunitas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)? Bagaimana bisa seperti demikian?  Kira-kira apa yang terjadi pada masyarakat desa jika PDAM yang merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) diberi kewenangan untuk mengelolanya? Sudah

Cara Menangani Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Kesehatan

bpjs

Oleh Ega Rosalina[1] Bedasarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), sejak tahun 2001 hingga 2010, biaya kesehatan per kapita di Indonesia terus meningkat hingga lebih dari tiga ratus persen dan masih terus meroket sampai saat ini. Upaya pemerintah menyiasati masalah ini dengan menerapkan prinsip gotong royong melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sayangnya, belum berjalan maksimal. Meski sudah

Politik Perbatasan Jokowi

ditulis oleh: Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Melalui perbaikan kualitas hidup itu, otomatis warga perbatasan akan merasa nyaman di negeri sendiri sehingga keutuhan wilayah terjaga. SALAH satu agenda besar yang tidak boleh diabaikan Presiden Jokowi dalam lima tahun mendatang ialah pembangunan kawasan perbatasan. Program terkait perbatasan dari pemerintahan baru seperti tercermin