Ulasan

Cara Menangani Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Kesehatan

bpjs

Oleh Ega Rosalina[1] Bedasarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), sejak tahun 2001 hingga 2010, biaya kesehatan per kapita di Indonesia terus meningkat hingga lebih dari tiga ratus persen dan masih terus meroket sampai saat ini. Upaya pemerintah menyiasati masalah ini dengan menerapkan prinsip gotong royong melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sayangnya, belum berjalan maksimal. Meski sudah

Politik Perbatasan Jokowi

ditulis oleh: Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Melalui perbaikan kualitas hidup itu, otomatis warga perbatasan akan merasa nyaman di negeri sendiri sehingga keutuhan wilayah terjaga. SALAH satu agenda besar yang tidak boleh diabaikan Presiden Jokowi dalam lima tahun mendatang ialah pembangunan kawasan perbatasan. Program terkait perbatasan dari pemerintahan baru seperti tercermin

Kembalinya Korps Pamong Praja

Oleh: Hanif Nurcholis, Dosen Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara. Politik pemerintahan daerah di negara kita selalu berbolak- balik arah, dari desentralistik ke sentralistik dan sebaliknya (Bhenyamin Hoessein, 1993). Pada awal kemerdekaan, negara kita menganut model desentralistik (UU No 1/1945, UU No 22/1948, UU No 1/1957). Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 

Dokumen Visi-Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden

Untuk memudahkan bagi masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang terkait dengan visi dan misi kedua Calon Presiden, PATTIRO menyediakan kedua dokumen tersebut untuk dapat diketahui dan dipelajari sebagai bahan pendidikan politik. Harapannya dapat membantu para pemilih dalam menentukan pilihannya kepada Calon Presiden secara rasional dan demokratis. Agenda visi misi Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki

Komunike Bersama Masyarakat Sipil pada Pertemuan OGP Kawasan Asia Pasifik

Web Banner_V2 Final_Front Page

Dengan mengambil momentum Konferensi Kawasan Asia Pasifik Open Government Partnership (OGP) mendatang di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6 – 7 Mei 2014, kami, 183 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari 31 negara Asia Pasifik dan sekitarnya berkumpul pada Hari Masyarakat Sipil di Nusa Dua pada tanggal 4 Mei 2014 untuk membahas isu-isu kunci yang berkaitan