Ulasan

Kembalinya Korps Pamong Praja

Oleh: Hanif Nurcholis, Dosen Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara. Politik pemerintahan daerah di negara kita selalu berbolak- balik arah, dari desentralistik ke sentralistik dan sebaliknya (Bhenyamin Hoessein, 1993). Pada awal kemerdekaan, negara kita menganut model desentralistik (UU No 1/1945, UU No 22/1948, UU No 1/1957). Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 

Dokumen Visi-Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden

Untuk memudahkan bagi masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang terkait dengan visi dan misi kedua Calon Presiden, PATTIRO menyediakan kedua dokumen tersebut untuk dapat diketahui dan dipelajari sebagai bahan pendidikan politik. Harapannya dapat membantu para pemilih dalam menentukan pilihannya kepada Calon Presiden secara rasional dan demokratis. Agenda visi misi Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki

Komunike Bersama Masyarakat Sipil pada Pertemuan OGP Kawasan Asia Pasifik

Web Banner_V2 Final_Front Page

Dengan mengambil momentum Konferensi Kawasan Asia Pasifik Open Government Partnership (OGP) mendatang di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6 – 7 Mei 2014, kami, 183 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari 31 negara Asia Pasifik dan sekitarnya berkumpul pada Hari Masyarakat Sipil di Nusa Dua pada tanggal 4 Mei 2014 untuk membahas isu-isu kunci yang berkaitan

LEGACY SBY

panahputar

Oleh: Iskandar Saharudin. Untuk seorang pemimpin, terdapat sebuah legacy. Bagi Sun Tzu, legacy adalah tanda bukti eksistensi monumental dan kontribusi historis kepemimpinan. Legacy menjadi milestone perjalanan sebuah bangsa. Di akhir dua periode pemerintahannya, Presiden SBY dihadapkan dengan pertanyaan ini. Apakah Presiden SBY memiliki legacy? Legacy macam apa yang diberikan kepada bangsanya? Tak banyak orang tahu.

Open Government & UU KIP Urgensi Regulator Informasi

un2

UU KIP dirancang dengan beberapa tujuan yang dapat diringkas menjadi lima tahapan: (i) membangun sistem pengelolaan dan  layanan informasi yang lebih baik di Badan Publik; (ii) menjamin hak warga negara atas informasi (transparansi); (iii) mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi); (iv) mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara; (v) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[1] Beberapa