Ulasan

Politik Open Government: Government 3.0: Negara Sebagai Platform

not4

Pemenangan Obama banyak mendapatkan dukungan dari industri lembah silikon. Sulit menyatakan bahwa tak ada hubungan yang kuat antara dukungan tersebut dengan pilihan skema pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam doktrin ‘pemerintahan terbuka’ di bawah pemerintahan Presiden Obama. ICT telah dipilih sebagai media utama dalam membangun transparansi dan membuka ruang partisipasi. Untuk mengawal inisiatif pemerintah

Transparansi: Informasi dalam 3 Cara Pandang

tr2

Rezim Hak Atas Informasi Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam article 19 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1946.[1] Majelis Umum PBB telah mengadopsinya pada 10 Desember 1948.[2] Negara negara di dunia telah meratifikasinya sesuai dinamika internal masing-masing. Ada yang menggunakan terminologi Kebebasan Informasi, atau yang

Akuntabilitas Sosial dan Open Government

ogp40

Akuntabilitas Dalam  Perspektif Relasi Sosial Istilah akuntabilitas, dari sisi semantik, sangat berkaitan dengan akuntansi atau yang lebih dikenal dengan istilah pembukuan (Boven, 2008).[1] Penelusuran akar sejarah konsep akuntabilitas merujuk pada masa William I, suatu dekade setelah penguasaan Norman di tanah Inggris pada tahun 1066. Pada tahun 1085 William mensyaratkan semua pemilik properti di wilayah kekuasaannya

Open Government Transparansi, Partisipasi dan Kolaborasi

ogp3

Gagasan ‘pemerintah terbuka’ (open government) di Amerika Serikat menjadi isu sentral sejak Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun 2008. Dalam catatan sejarah Amerika Serikat, terminologi ini mulai mengemuka di tahun 1953. Harrod Cross, yang mewakili perkumpulan para editor koran atau yang dikenal dengan American Society of Newspaper Editors (ASNE), menggunakannya dalam suatu laporan

Negara Co-Manage dan Government 3.0

gov-law

Kecenderungan global menunjukkan telah terjadi perubahan yang signifikan dalam perimbangan kekuasaan politik dalam suatu negara. Perubahan ini adalah apa yang disebut oleh Jimly Asshiddiqie sebagai munculnya ‘Trias Politica’ baru, yakni: Negara (State), Masyarakat Sipil (Civil Society) dan Pasar (Market). Dalam format baru ini, terjadi kolaborasi-kolaborasi strategis dalam penyelenggaraan urusan publik yang semula dimaknai sebagai tanggung