Ulasan

Komunike Bersama Masyarakat Sipil pada Pertemuan OGP Kawasan Asia Pasifik

Web Banner_V2 Final_Front Page

Dengan mengambil momentum Konferensi Kawasan Asia Pasifik Open Government Partnership (OGP) mendatang di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6 – 7 Mei 2014, kami, 183 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari 31 negara Asia Pasifik dan sekitarnya berkumpul pada Hari Masyarakat Sipil di Nusa Dua pada tanggal 4 Mei 2014 untuk membahas isu-isu kunci yang berkaitan

LEGACY SBY

panahputar

Oleh: Iskandar Saharudin. Untuk seorang pemimpin, terdapat sebuah legacy. Bagi Sun Tzu, legacy adalah tanda bukti eksistensi monumental dan kontribusi historis kepemimpinan. Legacy menjadi milestone perjalanan sebuah bangsa. Di akhir dua periode pemerintahannya, Presiden SBY dihadapkan dengan pertanyaan ini. Apakah Presiden SBY memiliki legacy? Legacy macam apa yang diberikan kepada bangsanya? Tak banyak orang tahu.

Open Government & UU KIP Urgensi Regulator Informasi

un2

UU KIP dirancang dengan beberapa tujuan yang dapat diringkas menjadi lima tahapan: (i) membangun sistem pengelolaan dan  layanan informasi yang lebih baik di Badan Publik; (ii) menjamin hak warga negara atas informasi (transparansi); (iii) mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi); (iv) mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara; (v) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[1] Beberapa

Politik Open Government: Government 3.0: Negara Sebagai Platform

not4

Pemenangan Obama banyak mendapatkan dukungan dari industri lembah silikon. Sulit menyatakan bahwa tak ada hubungan yang kuat antara dukungan tersebut dengan pilihan skema pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam doktrin ‘pemerintahan terbuka’ di bawah pemerintahan Presiden Obama. ICT telah dipilih sebagai media utama dalam membangun transparansi dan membuka ruang partisipasi. Untuk mengawal inisiatif pemerintah

Transparansi: Informasi dalam 3 Cara Pandang

tr2

Rezim Hak Atas Informasi Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam article 19 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1946.[1] Majelis Umum PBB telah mengadopsinya pada 10 Desember 1948.[2] Negara negara di dunia telah meratifikasinya sesuai dinamika internal masing-masing. Ada yang menggunakan terminologi Kebebasan Informasi, atau yang