Ulasan

Open Government Transparansi, Partisipasi dan Kolaborasi

ogp3

Gagasan ‘pemerintah terbuka’ (open government) di Amerika Serikat menjadi isu sentral sejak Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun 2008. Dalam catatan sejarah Amerika Serikat, terminologi ini mulai mengemuka di tahun 1953. Harrod Cross, yang mewakili perkumpulan para editor koran atau yang dikenal dengan American Society of Newspaper Editors (ASNE), menggunakannya dalam suatu laporan

Negara Co-Manage dan Government 3.0

gov-law

Kecenderungan global menunjukkan telah terjadi perubahan yang signifikan dalam perimbangan kekuasaan politik dalam suatu negara. Perubahan ini adalah apa yang disebut oleh Jimly Asshiddiqie sebagai munculnya ‘Trias Politica’ baru, yakni: Negara (State), Masyarakat Sipil (Civil Society) dan Pasar (Market). Dalam format baru ini, terjadi kolaborasi-kolaborasi strategis dalam penyelenggaraan urusan publik yang semula dimaknai sebagai tanggung

SMS Untuk Kesehatan Ibu Dan Anak

sms-law

Penggunaan handphone kini sudah masuk ke desa-desa. Penggunaannya pun sangat beragam. Selain untuk melakukan kontak sehari-hari, kini handphone digunakan juga untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan ibu dan anak. Sebagai contoh, Di RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung, dirintis program SiJari Emas, yang menghubungkan tenaga medis dan penyedia layanan pada saat gawat darurat. Program SMS lainnya ‘ SIGAPKU’

Kota Inklusi dan Layak Anak

Bulan September tahun 2013, Kota Surakarta tengah berupaya menggodok kebijakan baru dalam rangka menuju sebuah Kota Inklusi. Inklusi merupakan sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang semakin terbuka. Hal ini berarti bahwa adanya keterbukaan dan keramahan bagi semua, saling menghargai dan mengikutsertakan perbedaan karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Agenda setting pemerintah

Tata Kelola Pemerintah Daerah masih Buruk

IGI-law

Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin rendah. HINGGA saat ini reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan di seluruh Tanah Air. Menurut penelitian Indonesia Governance Index (IGI) yang dilakukan Kemitraan, rata-rata nasional kinerja tata kelola pemerintahan provinsi hanya mencapai angka 5,70 dariskala 1-10. “Nilai tertinggi Provinsi DIY