Ulasan

Otonomi Tergadai RUU

otonomi-1

SAAT ini DPR sedang menggodok berbagai rancangan UU (RUU). Terdapat lima RUU yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan otonomi. Yaitu, RUU pemerintahan daerah, RUU desa, RUU pilkada, RUU hubungan keuangan pusat daerah (HKPD), dan RUU aparatur sipil negara (ASN). Idealnya, lima RUU itu berjalan harmonis, kompak, dan sinergis agar masing-masing kebijakan dapat berjalan efektif, terutama dalam

Eksplorasi Migas di Era Gubernur Jateng Baru

cepu-kecil

PENYELENGGARAAN pilgub Jateng baru saja kita lalui. Tapi dalam beberapa acara debat antarkandidat (kali terakhir pada Rabu, 22 Mei lalu atau 4 hari menjelang hari coblosan), baik lewat stasiun televisi swasta maupun forum lain, tak satu pun dari tiga pasangan cagub-cawagub itu berbicara secara spesifik mengenai persoalan migas di provinsi ini. Dalam sejumlah kampanye pun,

Update: Perkembangan RUU yang dibahas di DPR

update-law

DPR telah menyelesaikan masa reses awalnya di tahun 2013. Dan mulai Senin, 13 Mei 2013, DPR memulai Masa Persidangan IV untuk Tahun 2012-2013. Masa Persidangan IV ini akan berlangsung dari tanggal 13 Mei hingga 12 Juli 2013. Berarti ada 44 hari kerja, atau 61 hari kalender. Dalam menjalankan aktivitasnya di masa persidangan ini, DPR akan

Review Lima Rancangan Undang-Undang

5-ruu-law

PATTIRO, sebagai bagian dari masyarakat sipil, mengambil prakarsa untuk secara proaktif menyuarakan perlunya harmonisasi kelima RUU  dengan tujuan meningkatkan kualitas dari undang-undang yang dihasilkan dan sekaligus mencegah terjadinya berbagai masalah saat diimplementasikannya kelima peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk lebih lengkap tentang review 5 RUU klik disini. Review yang dilakukan terhadap kelima Rancangan Undang-Undang menghasilkan teridentifikasinya  4

Lima RUU yang Diharmonisasikan oleh PATTIRO

LGF

Fakta yang mengagetkan muncul dalam diskusi Local Governance Forum Series PATTIRO Kamis, 2 Mei 2013 lalu di Hotel Alila Jakarta. Harmonisasi antar RUU tidak menjadi perhatian DPR, dan ini yang membuat Budiman Sudjatmiko menyatakan dukungannya kepada PATTIRO untuk mengambil prakarsa atas upaya ini. Review yang dilakukan PATTIRO  terhadap kelima Rancangan Undang-Undang menghasilkan teridentifikasinya  4 (empat)