Ulasan

Update: Perkembangan RUU yang dibahas di DPR

update-law

DPR telah menyelesaikan masa reses awalnya di tahun 2013. Dan mulai Senin, 13 Mei 2013, DPR memulai Masa Persidangan IV untuk Tahun 2012-2013. Masa Persidangan IV ini akan berlangsung dari tanggal 13 Mei hingga 12 Juli 2013. Berarti ada 44 hari kerja, atau 61 hari kalender. Dalam menjalankan aktivitasnya di masa persidangan ini, DPR akan

Review Lima Rancangan Undang-Undang

5-ruu-law

PATTIRO, sebagai bagian dari masyarakat sipil, mengambil prakarsa untuk secara proaktif menyuarakan perlunya harmonisasi kelima RUU  dengan tujuan meningkatkan kualitas dari undang-undang yang dihasilkan dan sekaligus mencegah terjadinya berbagai masalah saat diimplementasikannya kelima peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk lebih lengkap tentang review 5 RUU klik disini. Review yang dilakukan terhadap kelima Rancangan Undang-Undang menghasilkan teridentifikasinya  4

Lima RUU yang Diharmonisasikan oleh PATTIRO

LGF

Fakta yang mengagetkan muncul dalam diskusi Local Governance Forum Series PATTIRO Kamis, 2 Mei 2013 lalu di Hotel Alila Jakarta. Harmonisasi antar RUU tidak menjadi perhatian DPR, dan ini yang membuat Budiman Sudjatmiko menyatakan dukungannya kepada PATTIRO untuk mengambil prakarsa atas upaya ini. Review yang dilakukan PATTIRO  terhadap kelima Rancangan Undang-Undang menghasilkan teridentifikasinya  4 (empat) 

Memo Kebijakan: Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat

memo_1

Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat oleh: Didik Purwandanu, Senior Program Manajer PATTIRO bidang Akuntabilitas Sosial “..Tetapi PEPERA bukan achir tudjuan kita. Masalah jang paling penting adalah Pembangunan Daerah Irian Barat setjara serentak dan dalam  rangka pelaksanaan REPELITA… Seperti halnja dengan Daerah-daerah lainnja, Irian Baratpun segera akan menerima kedudukannja sebagai Daerah tingkat

Produktivitas DPRD Banten Rendah

SERANG — Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten menilai produktivitas anggota DPRD Banten dalam membuat regulasi berupa peraturan daerah (perda) dinilai rendah. Belum lagi, adanya perda yang dinilai tidak sesuai kebutuhan pelayanan publik. “Dalam memproduksi perda, DPRD Banten sejak 2009-2012 hanya menghasilkan 21 perda. Rata-rata setiap tahun DPRD Banten menghasilkan lima perda. Hal ini menunjukkan