Ulasan

Produktivitas DPRD Banten Rendah

SERANG — Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten menilai produktivitas anggota DPRD Banten dalam membuat regulasi berupa peraturan daerah (perda) dinilai rendah. Belum lagi, adanya perda yang dinilai tidak sesuai kebutuhan pelayanan publik. “Dalam memproduksi perda, DPRD Banten sejak 2009-2012 hanya menghasilkan 21 perda. Rata-rata setiap tahun DPRD Banten menghasilkan lima perda. Hal ini menunjukkan

Sosialisasi RAPBS Online Diintensifkan

SEMARANG – Sosialisasi pelaporan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) secara online mesti diintensifkan hingga tingkat RT/RW. Hal itu UNTUK menunjukkan keseriusan Pemkot terhadap transparansi pengelolaan dana yang dilakukan pihak sekolah. “RAPBS online ini hanya jadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Patut diapresiasi, namun implementasinya perlu dikawal bersama,” ujar Aryanto Nugroho, Koordinator

Koalisi CSO untuk Awasi Penganggaran Merauke Dibentuk

MERAUKE – Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menggelar kegiatan guna pembentukan bangun koalisi (jaringan) Civil Society Organization (CSO) atau Organisasi Masyarakat Sipil  bagi 22 orang aktivis CSO di Kabupaten Merauke. Kegiatan yang difasilitasi oleh PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) tersebut digelar di ruang rapat Bappeda Merauke, Jumat (7/12) kemarin. Fasilitator BK CSO, Bastian

13 CSO Deklarasikan Aliansi untuk Transparansi Anggaran Papua (ATAP)

JAYAPURA — Sebanyak 13 Civil Siciety Organization(CSO) di Papua mengikuti Workshop Bangun Koalisi CSO di Provinsi Papua dan sepakat mendeklarasikan Aliansi untuk Transparansi Anggaran Papua atau ATAP.  Aliansi ini akan lebih fokus kepada pengawasan dan advokasi terhadap pemanfaatan anggaran publik terutama menyangkut pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Provinsi Papua. Kegiatan ini difasilitasi PATTIRO (Pusat Telaah