Ulasan

Pelayanan Publik di Jeneponto harus Ditingkatkan

JENEPONTO — Masih buruknya pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan, membuat Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, meminta jajarannya meningkatkan pelayanan. Sebagaimana terungkap pada diskusi publik antara PATTIRO Jeneponto (Jeka), bersama Wakil Bupati Jeneponto Burhanuddin Baso Tika, Ketua DPRD Mulyadi Mustamu, Sekkab Iksan Iskandar, Kadisdukcapil Bakarang, Sekretaris Inspektorat Zainel Lau, dan undangan lainnya, yang digelar di

Angkernya Pelayanan Publik

Rokhmat Munawir PATTIRO Solo

Setiap warga negara selalu memerlukan beragam pelayanan (barang dan jasa) baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Produk layanan yang disediakan pemerintah (public goods) diantaranya adalah pelayanan atas keamanan, pelayanan identitas diri seperti KTP, SIM maupun akta tanah, pelayanan listrik, pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Meskipun untuk yang dua hal terakhir (pelayanan pendidikan dan kesehatan), pihak

Dukungan LSM untuk Inisiatif Keterbukaan Pemerintah (OGI) di Kalteng dan Ambon

JAKARTA — PATTIRO bersama TII (Transparency International Indonesia), ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), dan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang merupakan Tim Inti Open Government Indonesia (OGI) terlibat dalam mendorong piloting pelaksanaan Open Government Partnership (OGP). Dua daerah yang mulai diinisiasi sebagai daerah percontohan adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Ambon, serta menyusul

PATTIRO: Sediakan Mekanisme Komplain BOS

SEMARANG — Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang meminta Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah menyediakan mekanisme komplain untuk pengaduan dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). “Selama ini tidak pernah ada keluhan, karena memang masyarakat tidak mengetahui mekanisme komplain. Apalagi masih ada sekolah yang tidak memiliki unit pengaduan dan tidak ada petugas khusus untuk

Layanan Aduan Macet, Masyarakat Pilih Media Massa

SEMARANG—Hasil survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pukulan bagi Pemkot dan instansi terkait. Sapta Program yang didengungkan pemerintahan hanya slogan. Bagaimana tidak? Salah satu program yang ditetapkan itu adalah menyangkut peningkatan layanan publik. Akan tetapi hasil yang dilakukan KPK  justru menempatkan Kota Semarang nomor empat terbawah dari 60 kota yang disurvei. Pegiat Pusat Telaah